JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dalam pidato setelah pengucapan sumpah dan pelantikannya sebagai Presiden RI 2019-2014 kemarin, Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya bekerja lebih keras dan cepat untuk kemajuan Indonesia.
Misi Jokowi itu tentu berkaitan erat dengan komposisi kabinetnya di periode kedua pemerintahannya. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, bahkan tepat sebelum pelantikannya, Jokowi menegaskan bahwa penyusunan Kabinet Kerja jilid 2 sudah rampung. Di Istana Merdeka sebelum berangkat ke pelantikan bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu, Jokowi bahkan mengisyaratkan para calon menteri akan "diperkenalkan" mulai pagi ini.
Jokowi menuntut menteri-menteri kabinetnya lima tahun ke depan untuk inovatif, produktif, pekerja keras dan cepat. Mereka tidak boleh terjebak rutinitas yang monoton.
"Tugas menteri bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan," tegas Jokowi saat berpidato di MPR RI, usai pelantikan bersama Wapres Maruf Amin (Minggu, 20/10/2019).
Bicara sosok inovatif dan produktif tentu tidak lepas dari syarat independen. Dengan independensi-lah seseorang bisa berpikir inovatif, bergerak cepat dan berkarya dengan maksimal. Kriteria independen dari kepentingan politik parpol jadi salah satu syaratnya. Dengan fokus pada pekerjaan secara profesional, bertanggung jawab penuh kepada presiden, tanpa harus memikirkan "kewajiban" kepada parpol, maka seorang menteri bisa berpeluang menghasilkan buah karya yang manis.
Soal unsur profesional dalam susunan kabinet, Jokowi berkali-kali mengungkapkan bahwa kalangan profesional akan berjumlah lebih banyak dari titipan parpol. Bayangan komposisinya: 55 profesional, 45 persen parpol. Ketika wartawan mengonfirmasi kabar jumlah menteri dari parpol adalah 16 orang, Jokowi menjawab gamang. Namun, kabar menyebut jumlah menteri dalam kabinet baru akan tetap sebanyak 34 menteri.
AYO BACA : Menerka Nasib Demokrasi di Tangan Jokowi Lima Tahun Lagi
Jumlah 34 pos menteri itu diragukan bisa mengakomodir koalisi yang menggemuk setelah Partai Gerindra dipastikan masuk, ditambah PAN dan Demokrat yang terus pendekatan. Muncul kemungkinan, Jokowi memperbanyak jumlah wakil menteri (wamen) yang selama ini berjumlah tiga hingga berkali-kali lipat untuk menampung para utusan parpol, atau sebaliknya, menampung orang-orang profesional agar kabinet tetap didominasi para profesional.
Sejauh ini, ragam versi "bocoran kabinet" berseliweran di media sosial, media massa bahkan di warung-warung kopi. Salah satunya cukup lengkap dengan susunan wakil menteri yang berjumlah 30 orang.
Ini sedikit gambaran di level Menko-Menko. Ada nama Hashim Djojohadikusumo (politisi Partai Gerindra dan pengusaha), Sri Mulyani (profesional), KH Said Aqil Siradj (ulama/Ketua Umum PBNU) dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (militer) sebagai kandidat kuat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, setidaknya Jokowi sudah menyiapkan lebih dari 20 pos wakil menteri. Jumlahnya masih fluktuatif hingga terjadi pelantikan. Bisa jadi sejumlah tokoh dipanggil ke Istana Presiden hari ini. Tapi bukan berarti mereka pasti jadi menteri. Mungkin saja mereka akan menempati pos wakil menteri yang dikabarkan bertambah banyak.
Lagipula, Jokowi belum memastikan waktu pelantikan menteri. Istilah "diperkenalkan" yang dipakai Jokowi untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang susunan kabinet, masih terlalu mengambang. Masih terbuka ruang-ruang negosiasi.
Toh, kita tahu, pernah ada tokoh muda yang sudah beli kemeja putih, tinggal diumumkan sebagai menteri, tiba-tiba batal karena "masukan" ketua umum parpol berkuasa.

Share this article
Soal unsur profesional dalam susunan kabinet, Jokowi berkali-kali mengungkapkan bahwa kalangan profesional akan berjumlah lebih banyak dari titipan parpol.