Ancaman dan Prioritas Jokowi Lima Tahun ke Depan

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo menyebut, potensi Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.

Menurut Jokowi, puncak bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini merupakan kesempatan besar sekaligus tantangan.

"Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tetapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita
mampu membangun SDM yang unggul," ujar Jokowi dalam pidato pertamanya sebagai Presiden periode 2019-2024, di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2019).  

Hal itu, kata Jokowi, harus didukung dengan ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif dan ekosistem ekokomi yang kondusif.

Jokowi menegaskan akan menindaklanjuti lima hal dalam pembangunan Indonesia, yang pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama.

"Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan," paparnya.

"Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," sambungnya.

Sementara itu yang kedua adalah, melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang rencananya Infrastruktur tersebut akan dibangun untuk menghubungkan

Kawasan produksi dengan kawasan distribusi guna mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Kemudian yang ketiga, dirinya akan menyederhanakan segala regulasi yang menyulitkan perkembangan Indonesia.

"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Masing-masing UU tersebut kata dia akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, akan juga diakukan penyederhanaan besar-besaran birokrasi, untu melancarkan inverstasi guna menciptakan cakupan lapangan kerja yang juga besar.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujarnya.
 
Dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Jokowi mengatakan, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi menegaskan, akan mencopot menteri yang tidak mau mematuhi perintahnya, khususnya menteri yang tidak serius dalam membangun Indonesia.

"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegas Jokowi.