Bakamla RI Gelar Rapat Teknis Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) kedua untuk membahas blue print kebijakan pengamanan laut Indonesia yang melibatkan kementerian/lembaga di Aula Mabes Bakamla RI, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/19). Acara tersebut dibuka langsung Kepala Bakamla RI, Laksdya Bakamla A. Taufiq R. 

Menurut Taufiq, dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. 

Pertama, posisi dan konstelasi geografis Indonesia. Kedua, posisi Indonesia yang terletak di dua benua, dua samudera, dan kurang lebih 70.000 kapal yang melintasi setiap tahun di perairan Indonesia kemudian terdapat empat choke point dari sembilan didunia. 

''Tantangan ketiga adalah tentang kewajiban UNCLOS yaitu terkait dengan ALKI, kita harus menjamin tiga jalur ALKI aman untuk digunakan,'' ujar Taufiq.

Dikatakan Taufiq, tugas yang diamanatkan Presiden agar Bakamla melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan laut di seluruh perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia. 

''Jadi tidak hanya di wilayah kedaulatan tapi di seluruh Yuridiksi sehingga Bakamla adalah institusi operasional. Di dalam tugas dan fungsi berikutnya adalah menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia,'' jelas Taufiq.

Taufiq menegaskan, untuk pelaksanaan operasional di lapangan menggunakan asas OMSP, yaitu Unity of Effort (kesatuan usaha) dan legitimacy (dasar hukum kewenangan). 

''Inilah sebetulnya yang menjadikan dasar bagaimana kita bisa bersinergi,'' tandasnya.