Fahira Idris: Penanganan Karhutla Butuh Pemimpin Tanpa Beban

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan kembali diselimuti kabut asap tebal.

Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan Politik, Hukum, HAM dan Pemerintahan Dalam Negeri, Fahira Idris menekankan, terus berulangnya terjadi kebakaran hutan menandakan kebijakan dan aksi nyata pemerintah belum optimal dan komprehensif. Seharusnya setelah terjadi selama bertahun-tahun, menurut Fahira, pemerintah tidak lagi gamang dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan.

“Kita butuh pemimpin tanpa beban untuk atasi kebakaran hutan. Salah satunya tidak terbebani untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memvonis pemerintah bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Harusnya poin-poin hukuman dari MA segera dilaksanakan, bukan malah berniat mengajukan PK (Peninjuan Kembali),” ujar Fahira dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (13/9/2019). 

Fahira memaparkan, poin-poin hukuman dari MA antara lain kewajiban menerbitkan peraturan pelaksana dari UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat; menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan; dan membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan adalah terobosan yang sangat baik untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. 

"Hukuman dari MA ini seharusnya tidak menjadi beban dan harus segera dilaksanakan," tegasnya. 

Menurut dia, beban berat rakyat yang terpapar langsung kabut asap sudah sangat berat. Pemerintah harus segera membuat terobosan. 

"Rakyat letih, kebakaran hutan ini sudah seperti sinetron yang banyak episodenya," pungkas Senator Jakarta ini.

Sebagai informasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Tebalnya kabut asap menganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Bahkan di Pekan Baru, pemerintah daerah setempat harus meliburkan kegiatan sekolah.