Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Reuni 212 usai. Monas penuh, meski tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Pertama, acara diadakan di weekday, dan bukan pula hari jumat.

Berbeda cerita jika reuni 212 diadakan hari Sabtu atau Minggu. Kedua, tak ada isu yang seksi. Isu Ahok sudah lewat. Pilkada dan Pilpres juga selesai. Isu HRS dicekal dan penistaan agama Sukmawati nggak nendang. Ketiga, acara hanya sampai jam 09.00. Coba kalau sampai jam 18.00? Mungkin akan beda.

Meski begitu, dari sisi jumlah, tak mengecewakan, juga tak memalukan. Kalau yang hadir sedikit, maka itu akan jadi lonceng kematian. 212 tinggal sejarah.

Masyarakat bertanya: setelah reuni, lalu mau apa? Umat sebesar itu mau dikemanain? Dibiarkan saja? Nunggu reuni tahun depan? Bubar!

Konsolidasi, Itu jawabannya. Tanpa konsolidasi terstruktur, umat akan kehilangan semangat dan solidaritasnya.

Konsolidasi dilakukan dengan pertama, silent meeting. Kedua, membuat event-event. Ketiga, membangun serta merawat isu/opini.

Bagaimana memulainya? Buat tim kecil yang kuat. Militan, solid, cerdas, terorganisir dan piawai mengolah kerumunan jadi kekuatan.

Dalam dunia politik, orang menyebutnya dengan istilah think tank. Mereka mesti memiliki kemampuan untuk pertama, mengkonsolidasikan massa menjadi kekuatan yang solid. Kedua, memiliki gagasan dan ide yang terukur. Ketiga, mampu menformulasikan dan menarasikan gagasan itu sebagai  perawat gerakan sosial untuk jangka panjang.

Sebab itu, perlu SDM berkemampuan yang bekerja silent, terukur dan konsisten. Bukan orang-orang panggung, tapi tim yang memiliki kemampuan menjadi manager bagi pemimpin yang ada di panggung.

Cukup satu orang saja di panggung yang menjadi icon, simbol, orator dan agitator yang menentukan garis komando. Selebihnya adalah tim yang bekerja secara terorganisir.

Tim sudah ada. Pasti! Kalau gak ada, gak akan ada reuni dan ijtima' ulama. Tapi, sudahkah tim yang ada memenuhi kriteria dan syarat kemampuan untuk merubah kerumunan menjadi kekuatan umat jangka panjang? Terutama kekuatan politik dan ekonomi? Saya cuma nanya. Anda yang menjawab. Terserah apapun jawaban anda, tapi fakta dan sejarah tak pernah bisa berbohong.

Di dalam berbagai gerakan sosial, kelompok kecil itu selalu mengendalikan kelompok yang besar. Minoritas Yahudi menguasai ekonomi Madinah. Kerajaan Mughal di India dipimpin oleh minoritas muslim. Begitu juga Kordova di Spanyol. Kata kuncinya: solid, terorganisir, dan kerja terukur.

Indonesia mayoritas pribumi dan muslim, tapi secara politik dan ekonomi dikendalikan oleh minoritas. Potret ini menggambarkan peta siapa dikuasai siapa dan siapa dikendalikan siapa.

Mengapa bisa begitu? Karena minoritas itu solid, terorganisir rapi dan bekerja secara terukur (berbasis data dan terencana).

Secara teoritis, kerumunan massa dimanapun dan sampai kapanpun akan menjadi buih yang dikendalikan oleh tiupan angin yang diatur volumenya oleh kelompok minoritas.

Massa 212 adalah kerumunan. Jika hadir semua "mungkin" bisa 20 jutaan. Mungkin bisa juga 50 jutaan. Wuih... Namanya juga prediksi. Sah-sah saja. Apalagi jika isu dan momennya pas. Tapi, apakah mereka menjadi pengendali politik dan ekonomi? Tidak! Buktinya, Pilpres kalah.

Soal kontroversi kalah atau dikalahkan, itu soal lain. Dejure, MK memutuskan kalah. Capresnya lepas dan berpindah ke lain hati. Habib Rizieq pun tak bisa pulang hingga hari ini. Terus, kapan pulangnya? Bergantung hasil negosiasi!

Secara ekonomi, 212 Mart belum ketahuan tanda-tandanya untuk bisa bersaing dengan mart-mart yang lain. Belum lagi bicara tentang siapa penguasa hutan dan tambang. Siapa penguasa tanah dan gedung. Siapa penguasa bisnis IT dan rumah sakit. Siapa yang mengendalikan peredaran uang di Indonesia. Jawabnya? Kaum minoritas!

Apa yang harus dilakukan oleh think tank 212? PR yang paling dekat adalah siapin calon peminpin. Fokus bagaimana merebut kekuasaan dengan memenangkan pertarungan di pilpres 2024, itu dulu. Ini penting karena menyangkut kebijakan negara, termasuk terkait nasib 212 dan seluruh lapisannya.

Tapi, bagaimana mau menang jika ijtima' ulama dilakukan menjelang pilpres? Ketinggalan kereta! Sementara kelompok-kelompok minoritas yang punya dana dan pengendali parpol sudah bekerja jauh lebih awal. Bukannya pengendali adalah pemodal dan assabiquunal awwalun?

Mendorong mobil mogok, katanya. Pastilah! Karena datang belakangan dan tak punya anggaran. Malah justru minta anggaran. Bagaimana menjadi pengendali? Itu namanya karyawan outsourcing pingin diperlakukan layaknya direktur. Ngayal! Jadi inget Yusril dan PBB saat gabung mendukung istana. Tapi, sudahlah...

Cara berpikir, sikap, kebiasaan dan pola pendekatan ini yang mesti perlu dirubah. Dan perubahan itu tak akan pernah terjadi jika tak ada think tank-nya. Tanpa think tank yang solid, terorganisir, cerdas, mampu berkerja silent, terukur dan konsisten, reuni 212 kedepan hanya akan menjadi parade pidato tahunan di panggung Monas.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa