Disebut Megawati Jangan Intimidasi Rakyat, KSAD: Kalau Tidak Ada Hal yang Dilaporkan, Saya Menganggap Itu Tidak Ada

AYOJAKARTA.COM – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, memberikan respon terkait pernyataan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang menyebutkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI terkait pemilu 2024.

Maruli menyampaikan jika memang ada intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI, bisa membuat laporan sehingga bisa di proses.

"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," ucap Maruli dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Selasa, 6 Februari 2024.

Selanjutnya, Maruli juga membahas terkait pakta integritas dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga: Komentari Mundurnya Ahok dari Komisaris Utama Pertamina, Alvin Lim Sebut Hutang Budi sama Ibu Megawati

Pakta integritas yang dibahas adalah yang ditekan oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.

Meski tidak ada laporan terkait pakta integritas, Maruli menyampaikan TNI AD tetap menyelidiki kasus tersebut.

"Tentang Papua kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung. Itu kalau memang ada bukti," ucapnya.

Lebih lanjut, Maruli juga kesulitan apabila menyelidiki kasus ini hanya dengan kata-kata.

Maka dari itu, Maruli menyarankan kepada Megawati untuk melaporkan secara resmi tindakan tersebut.

Baca Juga: Resmi! Menkopolhukam Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menteri Kabinet Jokowi, Hasto Krisyanto: Sudah Restu Megawati

"Kalau memang mau lebih resmi, bisa laporan atau disampaikan ada kejadian di mana kita kan coba tindak lanjut nanti. Jadi kalau sekarang ada omongan intimidasi, itu enggak tahu di mana sulit juga kita tahunya," tutur dia.

Penyelidikan menurut Maruli akan lebih cepat apabila dalam laporan disertakan berbagai bukti-bukti.

"Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macamnya mudah-mudahan kita akan cepet ada dasarnya manggil orang," tutur Maruli.

Sebelumnya, Megawati menyampaikan pidato terkait aparat Kepolisian Republik Indonesia dan TNI untuk tidak mengintimidasi rakyat Indonesia dalam konteks pemilu.

"Ingat! Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku! Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini," ucap Megawati, Sabtu, 3 Februari 2024.

Baca Juga: Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati, Ganjar Pranowo: Mbok Ketemu Gitu Ya

Megawati mengatakan bahwa PDI-P merupakan partai sah, sehingga berhak mengikuti pemilu 2024.

"Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, ingat!" ucapnya.***