Desakan untuk Mengadili Jokowi Semakin Menggema, Presiden Ketujuh Indonesia Ungkap Dugaan Motif dari Pelakunya!

AYOJAKARTA.COM -- Sempat dihujani stigma sebagai sosok suka campur tangan atau cawe-cawe, Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo memberikan penilaian baik terhadap Kabinet Merah-Putih.

Selain sinergitas di tingkat pemerintahan, penilaian Joko Widodo terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo juga berdasar sejumlah fakta di lapangan.

Dengan mengedepankan perspektif sebagai rakyat biasa atau masyarakat sipil, sejumlah kebijakan Presiden Prabowo dianggap Joko Widodo sebagai keputusan yang esensial.

Baca Juga: Propaganda Bertuliskan Adili Jokowi Tersebar di Sejumlah Wilayah di Indonesia, Pengamat Politik Ungkap Siapa Pelakunya

Beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis, Penghapusan liabilitas hutang bagi pelaku UMKM, menurut Jokowi sudah tepat dengan kondisi riil Indonesia.

Karena alasan tersebut, Jokowi menganggap tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80,09 persen di 100 hari kepemimpinannya sebagai hal wajar dan proporsional.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi saat menerima kedatangan Najwa Shihab untuk wawancara eksklusif di kediamannya.

Baca Juga: Template? Jawaban Simple Ala Jokowi Saat Ditanya Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN

Terkait dengan stigma dari sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai sosok yang masih suka ikut campur, Jokowi dengan tegas menyangkal.

Kedatangan sejumlah menteri di masa kepemimpinannya yang saat ini berada di lingkaran Presiden Prabowo, menurut Jokowi merupakan silaturahmi non politik.

“Tidak, tidak baik, saya dikatakan cawe-cawe, intervensi karena Pak Prabowo adalah Pemimpin kita yang sangat baik,” ungkapnya.

Baca Juga: Selain Aguan, Nama Jokowi Juga Masuk Pusaran Polemik Pagar Laut, Silfester: Imajinasi Mereka Liar

Meski demikian, Jokowi tidak menyangkal bahwa saat ini stigma cawe-cawe yang sempat melekat padanya mulai berubah menjadi aksi vandalisme.

Munculnya desakan dari kalangan masyarakat untuk Adili Jokowi yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, menurutnya hanya merupakan bentuk luapan dan ekspresi emosi.

Selain bisa disebabkan karena kekalahan di ajang Pilpres, luapan ekspresi untuk mengadili Jokowi juga bisa diakibatkan rasa ketidak puasan atas situasi tertentu.

Namun demikian, Jokowi dengan lugas memilih untuk tidak mempersoalkan derasnya hujatan mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Negara kita ini demokrasi, bisa saja masih ada yang belum move on sehingga berusaha mendowngrade,” imbuh Jokowi.

Baca Juga: HEBOH Connie Rahakundini Bakrie Ngaku Amankan Dokumen Penting Hasto Kristiyanto di Rusia, Rocky Gerung Sebut Ada Kejahatan Jokowi

Selain memastikan tidak ikut campur dengan urusan pemerintahan melalui mantan menteri di era kabinetnya, hal tersebut juga berlaku pada Gibran Rakabuming dan IKN.

Karena itu secara terbuka, Jokowi mempersilakan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian secara bebas kepada Wakil Presiden Indonesia.

“Kalau menurut falsafah Jawa ojo kemajon, secara konstitusi Wapres itu mendampingi atau membantu Presiden jika diminta,” imbuhnya.

Baca Juga: Jokowi Masuk Nominasi Pejabat Terkorup Dunia, KPK Bakal Turun Tangan?

Sehubungan dengan adanya wacana pemblokiran anggaran atas proyek IKN, Jokowi menilai hal tersebut bukan lagi merupakan kewenangannya.

Dasar perencanaan proyek IKN, menurut Jokowi selain merupakan aktualisasi gagasan Presiden Soekarno juga agar pembangunan di Indonesia jadi lebih merata.***