AYOJAKARTA.COM – Baru-baru ini, Jokowi buka suara atas nama dirinya yang dibawa-bawa terhadap persoalan pemblokiran anggaran IKN yang diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memblokir sebagian anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam APBN 2025.
Pemblokiran ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan perhitungan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Kabar Gembira untuk KPM! Bansos PKH dan BPNT Tahap I Cair Besok, Berikut Cakupan Wilayahnya
Alasan pemblokiran terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sejalan dengan aturan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi kabar tersebut, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada pemerintah Prabowo Subianto atau Kepala Otorita IKN.
“tanyakan ke kepala otoritasnya,” jawab Jokowi saat ditanyakan oleh Wartawan yang dikutip dari Metro TV pada Minggu 9 Februari 2025.
Jokowi menegaskan bahwa IKN adalah urusan pemerintah saat ini dan ia tidak ingin ditarik-tarik ke dalam masalah tersebut.
Meskipun mengaku masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Jokowi menyatakan bahwa komunikasi tersebut hanya sebatas menanyakan kabar dan tidak membahas pekerjaan atau perkembangan proyek IKN.
Jokowi juga menegaskan laporan mengenai progres IKN seharusnya disampaikan kepada presiden dan Menteri.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemblokiran anggaran tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.
“diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan… anggarannya belum dibuka jadi anggaran IKN itu ada di Otorita IKN atau Kementerian PU,” jelas Hasan.
Anggaran untuk IKN saat ini masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN dan belum dibuka.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan dengan anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 48 triliun. ***
Share this article
Menanggapi kabar tersebut, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada Prabowo