AYOJAKARTA.COM – Tensi suhu politik jelang Pemilu 2024 semakin terasa usai bendera PDIP dan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD diturunkan sejumlah petugas.
Selain petugas Pamong Praja, sejumlah anggota TNI dan Polri juga diketahui terlihat berada di lokasi saat bendera partai dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD diturunkan.
Penurunan bendera PDIP dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD tersebut terjadi bertepatan dengan waktu kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Gianyar, Bali.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah untuk bersikap lebih hati-hati dan menjaga netralitas, terlebih menjelang Pemilu.
“Saya evaluasi setiap hari, begitu Bapak-Ibu miring-miring, saya ganti setiap hari bisa, itu hak prerogatif yang saya miliki,” tegas Presiden Joko Widodo.
Menyikapi penurunan baliho tersebut, capres Ganjar Pranowo sempat memberikan pernyataan kepada awak media.
Baca Juga: Kapan Proyek IKN Selesai? Jokowi: Perkiraan Saya 15-20 Tahun, Ini Kalau Swasta...
Selain mempertanyakan, Ganjar mengaku belum sepenuhnya memahami alasan sebenarnya dibalik penurunan terhadap baliho.
“Saya lagi coba bertanya-tanya, kenapa dicopot? kalau ada yang melanggar silakan dicopot, kalau tidak melanggar sebaiknya tidak berlebihan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ganjar menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan sejumlah pihak yang bersedia memberi tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan.
Sehubungan dengan adanya penurunan atribut partai PDI Perjuangan saat kunjungan Presiden ke Bali, Jubir TPN Ganjar-Mahfud memberi tanggapan.
Menurut Tama S.Langkun, himbauan yang disampaikan Presiden seyogyanya mudah dipahami oleh seluruh Kepala Daerah maupun Penanggung Jawab Gubernur.
Namun aktualisasi yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tanggapi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Sekjen PDIP: Mencederai Rasa Keadilan
“Kami melihat ada situasi yang memang tidak netral dari PJ Gubernur, kalau netral tentu semua yang ada di lokasi sudah dicabut,” jelas Tama.
Tama menambahkan, adanya sejumlah atribut dari partai lain yang berbeda koalisi dan tidak ikut dicabut menunjukkan adanya ketidakadilan.
“Karena faktanya, yang dicabut hanya punya Ganjar-Mahfud PDIP, punya Partai Demokrat tidak dicabut,” imbuhnya.
Baca Juga: Respons Jokowi Soal Kisruh Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, Jokowi: Semua Harus Netral
Karena itu, adanya pencabutan atribut kepartaian yang khusus dialami PDIP menunjukkan adanya ketidak-netralan sejumlah oknum Penanggung Jawab Kepala Daerah.
Untuk itu, Tama berharap agar pihak terkait melakukan pendalaman guna memastikan ada atau tidaknya kesengajaan yang dilakukan para PJ Daerah.
“Kami harapkan juga ketegasan dari Pak Jokowi, jadi harus diingatkan juga PJ Gubernur tidak serampangan main cabut tanpa ada koordinasi,” ungkap Tama.
Demikian seperti dikutip Ayojakarta pada Jumat, 3 November 2023 dari kanal Youtube Metro TV. ***

Share this article
Baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD dicabut, memicu ketegangan jelang Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo dihadapkan pada tuntutan netralitas.