AYOJAKARTA.COM - Pemerintah sedang menggodok rencana untuk mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Rencana perubahan skema subsidi KRL ini diperkirakan akan mempengaruhi mayoritas pengguna.
Dengan skema baru ini, tidak semua masyarakat akan bisa menikmati layanan KRL dengan harga yang sama seperti saat ini.
Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna setia KRL.
Sebagaimana diketahui, sejak 2016 silam tarif KRL Jabodetabek telah dipatok sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama, dengan tambahan Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.
Namun, rencana penerapan subsidi berbasis NIK yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan akan menyebabkan perubahan tarif tersebut.
Menurut kementerian, skema ini bertujuan untuk menjadikan subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.
Namun dampaknya adalah potensi kenaikan tarif bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria subsidi berdasarkan NIK.
Rencana ini memicu berbagai reaksi dari pengguna KRL.
Rifki, seorang pengguna setia KRL, menyatakan kekhawatirannya terkait rencana subsidi berbasis NIK ini.
“Menurut saya, ini kurang make sense saja ya, karena untuk fasilitas umum ini itu kan udah terjangkau dari segi harganya, nah itu tidak perlu menggunakan NIK aja gitu sih menurut saya,” ujar Rifki dikutip Ayojakarta.com dari kanal YouTube METRO TV pada Senin, 2 September 2024
Ia menambahkan bahwa rencana ini akan sangat memberatkan pengguna KRL, dan berharap pemerintah lebih fokus pada peningkatan jumlah armada.
Serta pemerintah diharapkan memperbaiki jadwal operasional KRL agar tidak terjadi penumpukan penumpang di stasiun-stasiun.
“Dari segi kita perbanyak armadanya aja dari KRL itu sendiri, terus jam waktunya biar agar di semua penumpang itu tidak menumpuk di semua stasiun itu aja sih,” pungkas Rifki.
Selain Rifki, banyak pengguna lain yang merasa bahwa penerapan subsidi berbasis NIK dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang selama ini menjadi andalan.
Peningkatan tarif KRL dipandang akan menjadi beban tambahan, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama dalam keseharian mereka.
Baca Juga: 4 Tanda Kamu Butuh Healing, Salah Satunya Karena Merasa Lebih Baik Setelah Melakukan Kebiasan Buruk
Meski perubahan skema subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap wacana, namun dampaknya sangat ditakutkan oleh masyarakat.
Kenaikan tarif yang mungkin terjadi akibat skema ini menimbulkan kekhawatiran dan penolakan di kalangan pengguna KRL.
Diharapkan, pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum memutuskan penerapan kebijakan ini.
Hal ini agar dapat menjaga kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan aksesibilitas transportasi publik.***
Share this article
Meski perubahan skema subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap wacana, namun dampaknya sangat ditakutkan oleh masyarakat.