Singgung Soal Politik Pemerintahan Jokowi, Anies Baswedan: Negara Jangan Baperan!

AYOJAKARTA.COM--Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah sesuatu yang tidak dilarang, bahkan hal yang wajar.

Anies bahkan menilai bahwa negara yang berdemokrasi adalah negara yang tidak baperan pada kritik yang disampaikan oleh rakyatnya. Sehingga pada titik itu maka negara bisa dikatakan sebagai negara berkonstitusi politik yang inklusif.

“Negara dengan institusi politik yang inklusif yang melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikitpun ada rasa takut,” kata Anies seperti dilansir dari YouTube Anies Baswedan, pada Jumat (26/5/2023).

Baca Juga: Sikap Santai Anies Setelah Dilaporkan Ke Bareskrim Oleh Relawan Ganjar : Kebebasan Berpendapat Dilindungi UU!

Tak tanggung-tanggung Anies pun menjelaskan bahwa negara yang inklusif itu adalah negara yang memiliki ruang kritik yang luas dan memiliki daya kekuatan aparat, anggaran, media dan bahkan senjata.

"Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan, negara yang membuka ruang pada kritik, negara atau pemerintahan memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata," ujar Anies.

Oleh karena itu, menurut Anies, negara inklusif adalah negara yang membebaskan rakyatnya untuk memberi gagasan, dan aspirasi melalui kata-kata. Oleh karenanya itu tidak boleh dilarang.

“Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi dan kata-kata,” kata dia.

Baca Juga: Anies Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Pidato Politik, Sudirman Said: Cara Mencerdaskan Publik

“Jangan sampai satu hal yang dimiliki kata oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan," Imbuhnya.

Anies lantas menjelaskan pula bahwa saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat.

“Maka ke depan kita perlu, justru pasal-pasal dalam undang-undang kita dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit, melarang persekusi atas kebebasan berpendapat,” ujar Anies.***