pemprov dki
Memangnya Pejabat DKI Enggak Pernah Nyeberang di JPO?
Fungsi utama JPO adalah untuk menyeberang bukan berswafoto
Jangan Khawatirkan JPO Tanpa Atap, Semua Trotoar Juga Terbuka
Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dibangun tanpa atap bukan hambatan bagi penyeberang jalan. Sebab, sejatinya trotoar juga tidak memiliki atap.
JPO Bikin Pengendara Apatis kepada Penyeberang Jalan
Koalisi Pejalan Kaki menilai bahwa seharusnya Ibu Kota Jakarta tidak lagi membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
JPO Tanpa Atap Semakin Menyiksa Pejalan Kaki
Koalisi Pejalan Kaki (KPK) mengaku heran dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membuat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman dengan tanpa atap.
Ini Penjelasan Rumit KDH KLN DKI Soal 6,5 Orang TA Penulis Pidato Anies Baswedan
Saat ini anggaran yang diusulkan masih dalam proses. Ia harapkan, angka-angka itu bisa direvisi sesudah ada penandatanganan KUA-PPAS.
Pohon Angsana dan Beringin Ditebang, Gantinya Tabebuia Percantik Trotoar Cikini
Selain menanam pohon Tabebuia bagian bawah pohon nantinya akan dilengkapi dengan tanaman kecil penyerap polutan seperti tanaman bugenvil dan asoka sehingga dapat mengurangi tingkat polusi di daerah Cikini.
Mudah-mudahan Camat dan Lurah Tetap Ada
Menurut Chaidir, posisi Camat dan Lurah tidak bisa digantikan pejabat fungsional karena jabatan struktural memiliki anak buah dan kewenangan untuk memerintah.
Ada Perampingan, 5.340 Jabatan Eselon III dan IV DKI Terancam Punah
Bila jabatan eselon III dan IV dihapus, maka tunjangan kinerja daerah (TKD) para pejabat tersebut harus dikaji lagi.
Pengunduran Diri Dua Anak Buah Anies Bisa Dicontoh Pemprov Lain
Mundurnya dua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasca polemik anggaran disebut sebagai contoh baik untuk birokrasi di Pemprov lainnya. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi Ayojakarta, Minggu (3/11/2019).
.jpg)
Anies: Temuan Anggaran yang Lucu-lucu Itu Akibat Kemalasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih atas dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencananya memodifikasi atau upgrading sistem e-budgeting dalam website apbd.jakarta.go.id.
Politik Anggaran Jakarta, Sudahkah Berpihak kepada Warga?
Mau jadi apa Jakarta ke depan sangat tergantung dari arah pembangunan termasuk perencanaan. Dan itu juga terkait dengan politik anggaran kota ini. Hal itu tidak bisa diabaikan begitu saja.
Buruh Jakarta Janganlah Kecewa, Masih Ada Kartu Pekerja
Kartu Pekerja, merupakan program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan dan pendidikan bagi anak pekerja. Ada banyak fasilitas dan manfaat yang diberikan, seperti gratis menumpang bus Transjakarta di 13 koridor; keanggotaan “Jakgrosir”, hingga dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga murah di Jakgrosir.
Anies Baswedan: E-Budgeting Bukan Mau Diganti, Tapi Ditingkatkan Menjadi Lebih Pintar
Dengan peningkatan sistem e-budgeting, selain anggaran bisa diakses, publik juga bisa mengawasi sembari memberikan tanggapan atau komentar.
Dua Anak Buahnya Mundur, Anies Pastikan Tak Pengaruhi Pembahasan APBD 2020
Dua pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja melepas jabatannya. Sri Mahendra Satria mundur dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Edy Junaedi mundur dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengunduran diri dari keduanya dilakukan dengan cara berbeda.
Pemerintah Harus Petakan Masalah Penyebab Tawuran Warga Manggarai
Tawuran warga di Manggarai, Jakarta Selatan yang selalu terjadi harus menjadi perhatian serius.
Kadisparbud DKI Edy Junaedi Mengundurkan Diri untuk Jadi Staf di Taman Mini
Edy Junaedi secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. "Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Per tanggal 31, semalam dia mengundurkan diri," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).
.jpg)
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Usulkan Rp 23,1 Triliun untuk Anggaran 2020
Lebih rinci untuk belanja tidak langsung, jika dibandingkan dengan tahun 2019, anggaran Disdik DKI Jakarta naik sebesar Rp196 miliar. Anggaran tahun lalu sebesar Rp 8,5 triliun dan untuk anggaran 2020 sebesar Rp 8,7 triliun.
Anies Bilang Sistem Enggak Pintar, Ahok Bilang Demi Transparansi
Yang pasti menurut Ahok, sistem tersebut bisa berjalan baik bila sumber daya manusia (SDM) yang ada juga berkualitas.
Kejanggalan Lem Aibon Rp 82 Miliar Harus Tuntas Sejelas-jelasnya
Sewajarnya publik bisa menuntut klarifikasi dari pihak Pemprov DKI maupun DPRD DKI atas kejanggalan tersebut sebelum ketok palu APBD 2020.
Ramai Taman Bermain Bercat Timbal, Dinas LH DKI: Mestinya di Kesehatan
Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta sudah mempelajari hasil temuan Yayasan Publik Nexsus3 terhadap 32 taman bermain di Ibu Kota pada Oktober 2019.
