politik
Presiden Tak Kompeten
Local wisdom orang Minangkabau untuk menggambarkan salah satu efek Corona pada budaya politik kenegaraan Amerika Serikat tersebut: pecah telur.
Kekeliruan Kronis
Secara konseptual bagus, hanya pada tataran implementatif kurang bagus. Penyimpangan itu, lagi-lagi karena kekeliruan yang mendahuluinya, seolah begitu nyaman menerapkan kekeliruan.
Ketua MPR Keberatan Buru-buru Relaksasi PSBB
Penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan. Terlebih di Jakarta sebagai episentrum COVID-19.
Arteria, Belva dan Ace Hasan Ditantang Bongkar Korupsi Corona Lewat Live-Interaktif
Tantangan itu disampaikan pakar komunikasi publik atau komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing.
GMKI: Terlalu Murahan Belva dan Andi Taufan Hanya Mundur, Ini Negara Hukum!
PT Amartha itu ada sejak tahun 2010 dan baru pada tahun 2019 lalu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, selama sembilan tahunan, perusahaan itu beroperasi secara ilegal dan melanggar hukum
Ekonomi Politik Perppu COVID-19
Selalu ada fenomena politik di balik fenomena ekonomi, begitupun sebaliknya. Dalam bahasa sederhana kaum pergerakan, ‘logika tanpa logistik adalah anarkis’. Selalu ada kepentingan ekonomi di balik kepentingan politik.
Dampak Multidimensi COVID-19
Secara tidak langsung eksistensi COVID-19 dan penanganan yang dilakukan oleh pejabat publik di masing-masing daerah menjadi tolok ukur penilaian masyarakat atas kinerja inkumben yang hendak bertarung kembali dalam Pilkada.
Pemprov DKI Saatnya Revisi APBD untuk Perangi Wabah COVID-19!
Warga Jakarta harus benar-benar dilindungi dan diperlakukan dengan baik agar epedemi tidak saling menular dan cepat berhenti penyebarannya
Dua Cawagub DKI Menyerahkan Berkas ke Anies Baswedan
Dua Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria telah menyerahkan berkas persyaratan wagub pada hari ini, Senin (9/3/2020). Keduanya menyerahkan berkas itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Nurmansjah datang didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi.
Komisi VII DPR akan Bentuk Pansus Nikel
Sugeng mengaku curiga ketika pemerintah mempercepat larangan ekspor menjadi Januari 2020. Percepatan itu diketok melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Indonesia Jadi Tuan Rumah PG4 2020
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Partnering for Green Growth and the Global Goals (P4G) pada 2022. "Beliau memberitahukan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah P4G pada tahun 2022," kata Suharso di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa, (25/2/2020)
AHY Calon Ketua Umum, Gatot Nurmantyo Calon Presiden
AHY bisa saja jadi kuda hitam jika dipoles dengan cerdas oleh pendukungnya. Apalagi Pilpres 2024 masih jauh.
Simpang-Siur Terminologi Politik
Penguasa dan para pendukung penguasa tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh karakter mereka yang dianggap membahayakan kewibawaan serta kekuasaan penguasa.
Gibran Optimistis Kantongi Rekomendasi dari PDIP
Bakal calon wali kota Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka optimistis mendapatkan rekomendasi usai menjalani fit and proper test di Kantor DPP PDIP Jakarta, Senin (10/2/2020).
Dianggap Gagal, Siapa Ketum PAN Setelah Zulhas?
Meski incumbent, Zulhas dianggap gagal memimpin PAN selama lima tahun terakhir. Banyak kader yang mempersoalkan perolehan kursi PAN di DPR pada pemilu 2019 lalu.
Gerindra Konsisten Dukung Gibran
Sikap Partai Gerindra tetap konsisten mendukung Gibran Rakabuming Raka maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
RUU Anti Kejahatan Komunikasi Mendesak di Indonesia
Indonesia segera membahas dan membuat RUU Anti Kejahatan Komunikasi, untuk menanggulangi dan mengatur arus lalulintas komunikasi, tata cara berkomunikasi di dunia media sosial dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa.
Periode Kedua Jokowi Diprediksi Sarat Kegaduhan-kegaduhan Baru
Ekonomi yang tak kunjung bertumbuh juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang gegabah dan berpotensi kegaduhan baru.
Nasdem DPR: Lembaga Penjamin Polis Amanat UU, Pemerintah Terlambat
UU mengenai penjamin polis itu disebutkan paling lambat tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Artinya keberadaan paling lama UU Penjamin Polis itu terbit tahun 2017 lalu, bukan sekarang baru bahas rencana membahas UU
Hati-hati, Revisi UU Sistem Politik Jangan Bikin Demokrasi Indonesia Mundur Jauh
Ada tujuh UU yang akan dibenahi dalam konteks penataan sistem politik dan pemerintahan ke depan. Ketujuh UU itu adalah UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah, UU MPR, DPR, DPD (MD2), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa, serta UU Keuangan Pusat dan Daerah.
