uu kpk hasil revisi
Dosen FH UBK: UU KPK Hasil Revisi Jelas Khianati Cita-cita Pendiri Bangsa
Revisi UU KPK terselip pasal-pasal yang cenderung menimbulkan kekosongan hukum dan butuh hukum acara baru. Termasuk, kehadiran dewan pengawas yang masuk dalam ranah kewenangan pokok KPK.
Pertama Kalinya, Raker Komisi III DPR-KPK Dihadiri Dewas
Komisi III ingin meyakinkan bahwa komisioner KPK dan dewas telah memahami pembagian tugas masing-masing.
Firli dkk Jangan Sampai Kalah dari Kinerja KPK Sebelumnya
Capaian kinerja KPK periode 2014-2018 setidaknya menjadi tolok ukur kinerja pimpinan KPK baru dalam pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2014-2018, KPK sudah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,5 triliun. Di mana pada tahun 2016 merupakan pengembalian uang negara dengan jumlah yang sangat signifikan, yaitu mencapai Rp 532 miliar.
Revisi UU KPK Masih Dipersoalkan, Lakukan Saja Audit Forensik
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menyarankan dilakukan audit forensik terhadap KPK dan UU itu. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tersebut, audit forensik pasti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti selama ini.
Nama Anggota Dewas KPK Sudah Dikantongi Jokowi, Siapa Saja?
Dewas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan mantan pimpinan KPK juga masuk dalam daftar calon Dewas KPK.
Salah Objek, Gugatan UU KPK Hasil Revisi Ditolak MK
Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan, pemohon mencantumkan UU 16/2019 dalam permohonan sebagai UU Perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, padahal tidak benar. UU 16/2019 merupakan perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan.
Agus Rahardjo Cs Ikut Ajukan Revisi Judicial Review UU KPK ke KPK
Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa terdapat total 13 orang yang telah mengajukan "judicial review" itu ke MK. "Tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK dia menggunakan hak sebagai warga negara. Ada mantan komisioner KPK juga ada Pak Erry Riyana, Pak Jasin, dan banyak tokoh masyarakat yang bergabung yang menganggap proses pembentukan UU ini bermasalah," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Semua Menteri Lama, Menteri Baru Sampai Mantan Menteri Harus Laporkan Harta Kekayaan
Setiap kementerian telah memiliki unit pengelola yang mengurus penyampaian LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK.
Revisi UU KPK yang Berpotensi Melemahkan Sudah Resmi Menjadi UU 19/2019
Namun, salinan UU 19/2019 itu masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.
Kelompok Mahasiswa Ini Pilih Jalur Judicial Review untuk Pulihkan Kewenangan KPK
Dialog mahasiswa dan pembentukan tim gabungan dilakukan mahasiswa untuk membawa solusi dengan uji materi yang mendalam melalui judicial review.
Presiden Jokowi Mestinya Tidak Gentar dengan Gertakan Politisi
Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ragu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. ''Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan Perppu. Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar,'' ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2019).
.jpg)
Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Beri Spanduk Bergambar Tikus Berdasi kepada Polisi
Sebuah spanduk bergambar tikus berdasi diberikan mahasiswa kepada pihak kepolisian usai aksi unjuk rasa damai mahasiswa di kawasan Patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Spanduk tersebut diberikan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK dan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu atas UU KPK yang disahkan DPR pada September lalu. ''Ya, kami berharap pihak kepolisian menyampaikan hal ini ke pr
.jpg)
Transjakarta Tidak Lewati Gedung DPR untuk Hindari Demo Mahasiswa
Layanan Transjakarta akan kembali seperti semula ketika jalur di sekitar DPR-MPR RI dibuka kembali.
BEM SI Mau Demo, Jalan ke Istana Belum Ditutup, Sekitar DPR Pengalihan
Pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR RI dimulai dari JCC Senayan menuju Slipi yang diarahkan ke Lapangan Tembak Senayan.
Ribuan Mahasiswa Mau Demo Lagi, Lalu Lintas Depan DPR Kembali Dialihkan
Unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dikabarkan bakal berlangsung lagi di Jakarta hari ini.
Senin Lusa, 2000-an Mahasiswa Kembali Sasar Gedung DPR
Mahasiswa menolak UU KPK hasil revisi yang telah disahkan, menuntut Presiden untuk mencabut UU KPK dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).
Politisi PPP Dukung Koruptor Dihukum Mati
Setiap DPR ingin membahas UU KPK seolah mendapat benturan kuat di publik. Padahal, kalau ada sebuah keinginan merevisi UU KPK, maka itu hak konstitusional di DPR.
Pimpinan DPR: Apa Urgensi Perppu KPK?
Meski penerbitan Perppu merupakan kewenangan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, tetap harus ada pertimbangan secara hukum.
DPR: Jokowi Offside Jika Terbitkan Perppu
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI, M Nasir Djamil mengharapkan semua pihak menghormati proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.
.jpg)
Supaya Posisi Tawar Lebih Tinggi, Jokowi Keluarkan Perppu KPK Sebelum Penetapan Kabinet
Penerbitan Perppu seusai pembentukan kabinet bisa melemahkan posisi tawar presiden.
