BEKASI, AYOJAKARTA.COM – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meminta bantuan sejumlah unsur seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk validasi data warga penerima bantuan sosial (bansos).
“Jadi melalui peran PKH, PSM, dan TKSK untuk mendata langsung DTKS (Data Terpadu Kesejaheraan Sosial) bagi penerima, karena 3 unsur ini-lah yang langsung terjun ke warga per-bulannya untuk Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial,” kata lelali yang akrab disapa Pepen itu melalui siaran persnya, Minggu (3/5/2020).
AYO BACA : Jadwal Buka Puasa Bekasi dan Sekitarnya
Validasi data, kata dia, diperlukan agar bansos tepat sasaran dan tidak memiliki data ganda yang bisa memicu kesenjangan sosial maupun perdebatan.
Adapun DTKS yang ada terbilang belum valid lantaran masih menggunakan data lama dimana ditemukan berbagai ketidaksinkronan di lapangan.
AYO BACA : Bekasi Masuk Zona Merah Virus Corona
“Data tersebut belum di-upgrade. Kalau sudah di-upgrade baru bisa kita laporkan ke provinsi,” ujarnya.
Pepen mencontohkan, ketidaksesuaian data terjadi ketika ada nama-nama yang sudah meninggal dunia masih terdaftar atau sudah tidak lagi tinggal di wilayah itu.
“Selain itu juga ada yang kemungkinan sudah tidak bisa menerima lantaran keluarga tersebut sudah tidak masuk kriteria di PKH (Program Keluarga Harapan), semisal sudah cukup mampu,” katanya.
AYO BACA : Warga Bekasi Diimbau Tunda Resepsi
Share this article
Pepen mencontohkan, ketidaksesuaian data terjadi ketika ada nama-nama yang sudah meninggal dunia masih terdaftar atau sudah tidak lagi tinggal di wilayah itu.