GAMKI: Semua Umat Beragama Harus Saling Menjaga Lawan COVID-19

CIKARANG, AYOJAKARTA.COM -- Insiden pembubaran ibadah di rumah seorang warga Kampung Rawa Sentul RT 01/RW 04 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah diselesaikan dengan damai. 

Kejadian yang terjadi pada hari Minggu (19/4/2020) ini sempat menghebohkan media sosial dan menjadi perhatian publik di masa pandemi COVID-19.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan menjelaskan bahwa tetangga yang mendatangi rumah warga saat beribadah hanya salah paham. Hendra menyebut kedua belah pihak sudah bertemu untuk dimediasi dan sepakat ke depannya akan meningkatkan jalinan komunikasi.

Menyikapi kejadian ini, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) meminta semua pihak menghormati dan menjalankan kesepakatan damai tersebut.

“Kami hari Senin lalu sudah datang ke Cikarang dan bertemu keluarga tersebut. Kami mengharapkan semua pihak menghormati kesepakatan damai. Termasuk yang sangat penting untuk dijalankan adalah jaminan kebebasan beribadah bagi siapapun, apalagi kondisi pandemi saat ini mewajibkan semua warga negara untuk beribadah di rumah masing-masing,” tutur 
Ketua Bidang Hubungan Gereja dan Lembaga Keumatan DPP GAMKI, Andriyas Tuhenay  dalam keterangannya, Kamis (23/04/2020).

Andriyas mengingatkan, sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah seharusnya setiap orang berusaha mewujudkan NKRI yang penuh dengan kedamaian. Terutama di saat adanya wabah COVID-19 ini. Semua umat beragama, suku, etnis, dan golongan seharusnya saling bergandengan tangan untuk mengatasi COVID-19 sebagai musuh bersama.

“Wabah COVID-19 bukan hanya menyerang satu agama, ataupun satu suku saja, tapi menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Kita semua, siapapun itu, berpotensi untuk terjangkit COVID-19. Karena itu kita seharusnya bersatu padu, saling menjaga, bukannya justru terpecah belah,” ujarnya.

Andriyas menyayangkan di saat kondisi prihatin dan Indonesia membutuhkan persatuan, terjadi peristiwa di Cikarang, yakni pembubaran secara paksa sewaktu penghuni rumah sedang khusyuk menjalankan ibadah. Apalagi ia mendapat informasi bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi.

“Kita harus memastikan kejadian seperti ini tidak terulang di daerah lainnya. Hal ini penting, karena pasca peristiwa di Cikarang, kami sempat mendapat laporan dari beberapa daerah, ada warga yang menjadi takut menjalankan ibadah di rumah pada masa PSBB ini,” tegasnya.

Kepala Departemen Organisasi Kepemudaan dan Komunitas DPP GAMKI, Teofilus Tampubolon melihat insiden yang terjadi di Cikarang seharusnya bisa dicegah dan tidak muncul ke publik apabila perangkat pemerintahan di tingkat lurah, desa, rukun warga dan rukun tetangga serta aparat negara bisa proaktif dalam membangun komunikasi di antara masyarakat di suatu daerah.

“Ada ruang kosong yang harusnya diisi dan dijembatani oleh perangkat pemerintahan dan aparatur negara antara lain Bhabinkamtibnas, Babinsa, Ketua RT, Ketua RW, termasuk Kepala Desa dan Lurah. Jika ada kesalahpahaman ataupun potensi konflik yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, seharusnya bisa diselesaikan di tingkatan akar rumput dan tidak harus menimbulkan gesekan-gesekan yang menyebar ke mana-mana,” ujar Teofilus.

Teofilus meminta kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pimpinan TNI dan Polri untuk memberikan pengarahan kepada perangkat pemerintahan, TNI, dan Polri di tingkat terbawah untuk proaktif menyelesaikan potensi konflik secara adil, damai, dan berlandaskan Pancasila.

Apalagi di era teknologi informasi yang berkembang saat ini, lanjut Teofilus, peristiwa yang terjadi di suatu daerah bisa dengan cepat menyebar ke daerah lainnya dalam hitungan jam, bahkan menit.

GAMKI mengajak semua lapisan masyarakat untuk proaktif menjaga kebersamaan dan kedamaian di tengah masyarakat.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat, terkhusus para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat proaktif menjaga perdamaian dan persatuan di tengah masyarakat. Jika ada hal yang kurang berkenan, diselesaikan dengan dialog damai, bukan dengan kekerasan. Kita harus memiliki tenggang rasa, tepo seliro, ngaji rasa di antara sesama anak bangsa yang berbeda suku, agama, dan golongan agar kasus intoleransi tidak terjadi lagi di Indonesia," pungkasnya.