Untuk ke 9 Kalinya, DKI Jakarta Raih Opini WTP dari BPK RI

AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemprov DKI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan instansi pemerintah.

Baca JugaPramono Anung Segera Sesuaikan Tarif Transjabodetabek Bulan Ini, Termasuk Rute Blok M-Bandara SoettaGubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan evaluasi tarif dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut ini tentu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dikutip dari akun Instagram @dkijakarta, berikut adalah akuntabilitas yang terus menguat:

- Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini TWP dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025

- WTP diraih secara berturut-turut sejak 2017

Baca JugaPencairan Dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2026 Bulan April Mulai Dilakukan, Disalurkan kepada 707.477 Peserta Didik, Berikut RinciannyaKJP Plus merupakan salah satu bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

- 85 persen tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di atas rata-rata nasional (75 persen)

- Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa penyelesaian rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif.

"Yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk pelayanan dan pembangunan bagi warga Jakarta," ujar Pramono.

Baca JugaEastjakFest 2026 Siap Meriahkan HUT ke 499 Kota Jakarta, Hadirkan Vaksinasi Rabies, Bibit Gratis, dan Edukasi Ketahanan PanganAcara ini akan digelar tepat di hari ulang tahun Jakarta yakni pada 22 Juni 2026.

Pram juga mengatakan bahwa hal ini menunjukkan Pemprov DKI mempersiapkan dengan baik persoalan-persoalan dan transparan terhadap masyarakat terkait laporan BPK.

Ia berharap apa yang direkomendasikan BPK, akan segera diselesaikan oleh Pemprov DKI dalam waktu 60 hari.

Pramono juga ingin sistem pengelolaan keuangan di Pemprov DKI terus ditingkatkan meski sudah menerima opini WTP dari BPK.***