Bawaslu RI Tolak Permohonan KPU Bekasi Soal Koreksi Buka Kotak Suara

BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Permohonan KPU Kota Bekasi terkait koreksi rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi untuk membuka kotak-kotak suara untuk pemilihan legilslatif DPRD Kota Bekasi di 70 TPS pada dapil II Bekasi Utara ditolak oleh Bawaslu RI. 

 

Komisoner Bawaslu Kota Bekasi Koodinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Ali Mahyail menjelaskan, penolakan itu diputuskan oleh Bawaslu RI pada rapat permusyawaratan majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno.

 

Sebelum itu, KPU Kota Bekasi melayangkan permohonan karena menilai rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi terburu-buru. Adapun Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi tersebut pada sidang administrasi pelanggaran pemilu terkait laporan kader PPP yang berkeberatan dengan hasil perhitungan suara PPK Bekasi Utara. 

 

"Benar, permohonan koreksi KPU Kota Bekasi ditolak oleh Bawaslu RI terkait putusan yang kita ambil terkait dugaan kesalahan penghitungan suara di 70 TPS Bekasi Utara dengan terlapor dari PPP. Senin (17/6) kemaren kita mendapatkan salinannya (penolakan Bawaslu RI)," jelas Ali, Rabu (19/6/2019).

 

Ali menjelaskan, dengan putusan Bawaslu RI berkenaan hal tersebut, maka hal itu menguatkan rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya. Dengan begitu, dia mengharapkan KPU Kota Bekasi segera menjalankan rekomendasi. 

 

Ia pun mengingatkan, untuk menjalankan rekomendasi tersebut, KPU Kota Bekasi tidak perlu menunggu putusan MK berkenaan pelapor terkait mengajukan juga gugatan ke MK tidak lama ini. 

 

"Tidak harus nunggu sengketa, karena sudah turun putusan, KPU wajib menjalankannya tiga hari setelah putusan dari Bawaslu RI," ungkapnya.

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Teknis Pelaksanaan Ali Syaifa mengatakan pihaknya menghormati putusan yang dikeluarkan Bawaslu RI.

 

Ia menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti putusan tersebut sesegera mungkin, tetapi menunggu surat resmi dari Bawaslu RI diterima oleh pihaknya. 

 

"Sebagai pihak penyelenggara pemilu, kita selalu tunduk dan patuh pada regulasi pemilu. Karena itu,  kita pasti akan menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan dan norma yang ada," ujarnya.