Penetapan Hasil Pileg Kota Bekasi Molor Karena Sengketa

BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengungkapkan, penetapan hasil pemilu legislatif tingkat Kota Bekasi terpaksa molor karena adanya gugatan pemilu. 

Nurul menyampaikan, bila sengketa itu tidak teregister di Mahkamah Konstitusi (MK) maka penetapan bisa dilakukan pihaknya awal Juli mendatang atau maksimal 3 Juli 2019.

"Jadi kalau enggak ada sengketa itu batasnya tiga hari setelah MK melakukan pencatatan ke buku register perkara konstitusi MK," kata Nurul, Selasa (11/6/2019).

Terdapat dua kasus sengketa pemili di Kota yang tembus ke MK. Antara lain gugatan datang dari seorang caleg asal Golkar dan kader PPP. Keduanya berada dalam satu dapil di Bekasi Utara. 

Dijelaskannya, untuk gugatan caleg Golkar ditujukan kepada sesama caleg Golkar lainnya yang masih se-dapil. Disinyalir terdapat kecurangan dalam hasil rekapitulasi suara sehingga pelapor terkait meregistrasikan ke MK. 

Sementara gugatan dari kader PPP di Bekasi Utara karena mempersoalkan perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK sehingga dinilai merugikan suara partai. 

Maka, untuk menghadapi gugatan-gugatan tersebut dalam sidang di MK, pihaknya sedia menyiapkan alat-alat bukti antara lain seperti formulir-formulir hasil rekapitulasi suara. 

Kendati begitu, jadwal sidang belum diberitahukan oleh MK namun dimungkinkan terlaksana Bulan Juli nanti. 

"Kalau putusan sengketa sudah keluar dari MK, maka dengan batas waktu tiga hari hasil harus kita tetapkan," tandasnya.