BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Rencana pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih menjadi polemik. Masalah izin yang dinilai belum sesuai syarat akhirnya membuat pemda menghentikan sementara rencana pembangunan itu.
Berdasarkan catatan organisasi hak asasi manusia Amnesty International, setidaknya kurang lebih terdapat 7.000 penganut hindu di Kabupaten Bekasi. Selama ini, bila hari raya umat hindu datang atau untuk sekedar mendatangi pura, mereka harus pergi ke Kota Bekasi.
Jarak yang tidak sedikit harus ditempuhnya untuk sampai ke pura satu-satunya itu di Bekasi Raya, Pura Agung Tirta Buana. Hal itu diakui oleh salah seorang pengurus pura I Made Subadi.
"Iya mereka senang sekali ke sini (Pura Agung Tirta Buana). Biasanya tiap minggu, atau tiap upacara digelar di pura," ungkap Subadi di Pura Agung Tirta Buana, Jalan Jatiluruh Raya, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu (15/5/2019).
Subadi berpendapat terkait rencana pembangunan tersebut, alangkah lebih baiknya masyarakat melakukan musyawarah ketimbang menolak secara terang-terangan dengan cara demonstrasi.
Memang hal itu tidak disalahkan. Di demokrasi ini kebebasan berpendapat di depan publik merupakan hak setiap orang. Hanya saja dia mengingatkan Indonesia masih bagian dari dunia belahan Timur.
"Lebih baik bermusyawarah, apapun bentuk permasalahnya kita harus musyawarah untuk mengeluarkan kata sepakat," katanya.
Sejak ramai penolakan tersebut di media sosial, ia mengaku kerap melihat beragam komentar terkait aksi penolakan itu. Hanya saja ia selalu berusaha meredam suasana, terlebih dia percaya jadi tidaknya pembangunan tergantung putusan yang kuasa.
"Kalau memang Beliau berkehendak walaupun tanpa upaya besar dari kita, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau beliau tidak menginginkan hal itu, saat itu pun juga pura yang disana itu tidak bisa dibangun untuk sekarang," katanya.
Kendati begitu dia mengharapkan peran pemerintah. Soal masalah prosedur atau hukum yang berlaku, dia lebih melihat bahwa umat hindu Kabupaten Bekasi saat ini sudah sangat butuh diberi rumah badah.
"Kalau secara demokratis ya pemerintah kita tentunya bisa mengakomodir. Masalahnya kasian juga umat kami yang ada di Cikarang, di Cibarusah sana mau ke sini kejauhan. Apalagi dalam kondisi macetnya Bekasi, makin lama untuk nyampe pura," ujarnya.
Ia pun mengungkapkan, baginya pura mempunyai fungsi yang amat beragam selain digunakan sarana ibadah. Seperti untuk sarana bersosial sesama umat dan sarana edukasi.
Di antaranya fungsinya yang beragam itu, pura sangat sentral dijadikan sarana pembelajaran tentang ajaran Hindu. Apalagi kurikulum umum kebanyakan sekolah tidak mengajarkan hal itu.
"Kebetulan kami kan untuk di sekolah umum tidak mendapatkan pembelajaran agama Hindu. Jadi setiap minggu kami di sini ada kegiatan belajar dari mulai umat usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA," tandasnya.
Share this article
Rencana pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih menjadi polemik. Masalah izin yang dinilai belum sesuai syarat akhirnya membuat pemda menghentikan sementara rencana pembangunan itu.