Covid-19 Berangsur Membaik, Pemerintah Yakin Ekonomi Tumbuh 4,5 Persen di Kuartal III 2021

KOTA BOGOR, AYOJAKARTA - Sejalan dengan sejumlah program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini perekonomian Indonesia mampu melesat naik hingga 4,5 persen pada kuartal III 2021 ini.

 

Dalam keterangan tertulisnya, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Made Arya Wijaya mengatakan, keyakinannya itu muncul lantaran pada kuartal II 2021 kemarin perekonomian Indonesia tumbuh hingga 7,07 persen.

 

"Perhitungan kami dan juga Bank Indonesia (BI), pada kuartal III 2021 nanti, ekonomi kita akan naik 4,5 persen sehingga overall selama 2021 perekonomian kita akan tumbuh hingga 4 persen," katanya, Jumat 29 Oktober 2021.

 

Tidak hanya itu, yakinnya perekonomian akan mengalami peningkatan juga didasari oleh beberapa indikator. Seperti aktivitas seluruh sektor usaha yang semakin baik seiring menurunnya kasus Covid-19. 

 

Bahkan hampir di semua daerah juga PPKM mengalami penurunan level yang berujung pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Kemudian PMI Indonesia di September 2021 juga kembali ekspansi ke 52,2 persen setelah dua bulan berturut-turut terkontraksi.

 

Pemerintah juga terus memaksimalkan anggaran PEN yang mencapai Rp744,7 triliun di tahun ini. Adapun realisasi anggaran PEN yang sudah terserap hingga 22 Oktober 2021 sudah mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3% dari pagu anggaran.

 

"Pogram PEN sendiri terdiri dari lima klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, dan insentif usaha," ujarnya.

 

Dari lima klaster program PEN itu, pemerintah fokus untuk mendukung para pelaku UMKM dan korporasi. 

 

Bahkan, untuk membantu sektor UMKM bangkit dan pulih dari dampak pandemi, pemerintah telah menganggarkan Rp162,4 triliun dari total anggaran PEN sebesar Rp744,7 triliun.

 

Dari pagu itu dia yakin UMKM telah merasakan berbagai manfaatnya sehingga dapat membantu daya tahan UMKM di tengah pandemi Covid-19. 

 

"Pertama, ada Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 12,71 juta usaha. Kemudian ada imbal jasa penjaminan untuk 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi dengan penyaluran kredit modal kerja komulatif mencapai Rp29,2 triliun," ungkapnya.

 

Selanjutnya, penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp442,19 triliun kepada 543 juta debitur. Subdisi bunga KUR untuk 6,02 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,2 juta debitur. PMN untuk HK, Pelindo III, dan KIW sebesar Rp3.39 triliun dan penyaluran bantuan PKL kepada 554,1 ribu usaha.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi SME Banking BTN Budi Permana mengungkapkan, pihaknya terus mengoptimalkan penempatan dana PEN di BTN untuk disalurkan sebagai kredit.

 

Terbukti dari beberapa kali penempatan dana pemerintah, BTN selalu mencapai target. Periode I sampai dengan 25 September 2020 tercapai Rp16,35 triliun dari target Rp15 triliun. Periode Il sampai dengan 13 Januari 2021 telah tercapai Rp34,13 triliun dari target Rp30 triliun.

 

Selanjutnya periode III sampai dengan 4 Mei 2021 tercapai Rp17,82 triliun dari target Rp15 triliun. 

 

Periode ke IV pada 04 Juni 2021, Bank BTN memperoleh penempatan dana dari pemerintah sebesar Rp10 triliun dengan suku bunga 2,84 persen p.a. dan tenor 6 bulan untuk disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan PEN dengan target Rp30 trilliun.

 

"Penyaluran kredit PEN periode ke V hingga 30 September 2021 telah tersalurkan sebanyak Rp25,15 triliun kepada 69.481 debitur di mana 86 persennya merupakan sektor perumahan," paparnya.

 

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Daniel James Rompas menuturkan, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, LPEI diberikan mandat untuk membantu program PEN salah satunya melalui program penjaminan pemerintah atau Jaminah dan Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

 

Program Jaminah merupakan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI untuk menjamin pembiayaan modal kerja baru/modal kerja tambahan yang diberikan oleh perbankan kepada korporasi terdampak Covid-19. 

 

"Imbal Jasa Penjaminan (IP) Jaminah ditanggung 100 persen oleh Pemerintah untuk plafond Rp5 miliar hingga Rp300 miliar dan ditanggung 70 persen untuk plafond di atas Rp300 miliar hingga Rp1 triliun," ungkapnya.

 

Di sisi lain, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) melakukan tugasnya dalam pelaksanaan dukungan loss limit penjaminan korporasi PEN. Di mana sampai dengan September 2021, total pinjaman yang telah diberikan dukungan loss limit mencapai Rp2,1 triliun dengan nilai penjaminan Rp1,4 triliun.

 

"Kemudian, pelaksanaan penjaminan bersama dalam penjaminan korporasi PEN. Adapun hingga September 2021, total pinjaman yang telah diberikan dukungan mencapai Rp336 miliar dengan nilai penjaminan Rp269 miliar," kata dia.