Bantuan PKH-BPNT Tahap 2 Masih Bisa Cair hingga 15 Juli, Bank BNI Mulai Salurkan Bantuan Penebalan Rp400.000

Pada hari Minggu, 6 Juli 2025, dilaporkan bahwa bantuan sosial penebalan sebesar Rp400.000 telah mulai disalurkan melalui Bank BNI.
Pada hari Minggu, 6 Juli 2025, dilaporkan bahwa bantuan sosial penebalan sebesar Rp400.000 telah mulai disalurkan melalui Bank BNI.

AYOJAKARTA.COM - Kabar gembira datang bagi para penerima manfaat bantuan sosial, khususnya penerima BPNT murni dan BPNT plus PKH.

Pada hari Minggu, 6 Juli 2025, dilaporkan bahwa bantuan sosial penebalan sebesar Rp400.000 telah mulai disalurkan melalui Bank BNI.

Pencairan ini dilakukan secara bertahap, dengan beberapa penerima manfaat melaporkan adanya saldo masuk pada tengah malam dengan keterangan "Pemerintah BPG 182 set Ditjen PSPK Kementerian Sosial Republik Indonesia."

Perlu diketahui bahwa bantuan penebalan ini khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT murni dan BPNT plus PKH, sedangkan penerima PKH murni tidak berhak mendapatkan bantuan ini.

Baca Juga: Lakukan World Tour 'Deadline', BLACKPINK Pamer Preview Lagu 'Jump' Sebelum Rilis Resmi 11 Juli

Distribusi bantuan sosial penebalan Rp400.000 kini telah tersebar di empat bank penyalur utama dengan tingkat pencairan yang berbeda-beda.

Bank Mandiri memimpin dengan pencairan hampir 39%, diikuti Bank BRI yang baru mencapai 19%, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank BNI masing-masing masih sekitar 1%.

Proses pencairan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah geografis, dimulai dari wilayah timur kemudian berlanjut ke wilayah Jawa dan daerah lainnya.

Para penerima manfaat disarankan untuk tetap bersabar dan rutin mengecek rekening mereka karena sistem pencairan bantuan sosial memang tidak dapat dilakukan serentak untuk seluruh Indonesia.

Memasuki bulan Juli 2025, bantuan sosial PKH-BPNT telah memasuki fase pencairan tahap ketiga.

Namun, bagi KPM yang belum menerima bantuan tahap kedua, masih ada harapan karena Kementerian Sosial telah memperpanjang batas waktu pencairan hingga 15 Juli 2025.

Baca Juga: Benarkah Fast Charging Bikin Baterai iPhone Cepat Merusak Baterai?

Perpanjangan ini diberikan mengingat adanya berbagai kendala teknis seperti kesalahan sistem rekening bank yang error, rekening tidak ditemukan, rekening tidak valid, serta ketidaksesuaian nama antara kartu KKS dan e-KTP.

Seharusnya, pencairan tahap kedua berakhir pada akhir Juni 2025, namun demi menghindari pengembalian dana ke kas negara, Kementerian Sosial memberikan tenggang waktu tambahan.

Sementara itu, persiapan untuk pencairan tahap ketiga PKH-BPNT sudah dimulai dengan proses verifikasi dan validasi yang akan berlangsung mulai 10 Juli 2025.

Selain bantuan tunai, penerima BPNT murni dan BPNT plus PKH juga akan mendapatkan bantuan beras 20 kg sebagai paket penebalan.

Badan Pangan Nasional (NFA) telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Sosial untuk membantu kelancaran pencairan beras 10 kg dua kali dengan melibatkan pendamping sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Taksi Terbang Mulai Beroperasi di Wilayah Indonesia, Berapa Harganya Sekali Mengudara?

Perubahan signifikan terjadi dalam sistem pencairan bantuan sosial bagi penerima yang sebelumnya menggunakan jasa PT Pos Indonesia.

Kementerian Sosial kini mengalihkan sistem pencairan dari PT Pos ke kartu KKS Merah Putih, kecuali untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang masih menggunakan sistem lama.

Bagi penerima yang mengalami proses "burecall" (pembukaan buku rekening kolektif) yang dapat dicek melalui aplikasi Cek Bansos (SIKS-NG), mereka harus menunggu pembuatan kartu KKS baru dengan estimasi waktu 1-3 bulan.

Namun, setelah pertemuan dengan pihak terkait, Kementerian Sosial menargetkan proses pembuatan kartu dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1 bulan, sehingga diperkirakan pada akhir Juli 2025 proses transisi ini akan selesai.

Keputusan pengalihan sistem ini diambil karena pertimbangan efisiensi biaya administrasi.

Baca Juga: Pengamat Politik Buka Suara Soal Pemakzulan Gibran, Mungkinkah?

Pencairan melalui PT Pos membutuhkan biaya Rp15.000 per KPM, yang jika dikalikan dengan beberapa juta KPM akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial memutuskan untuk mengalihkan seluruh sistem pencairan ke kartu KKS untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran bantuan sosial.

Para penerima yang sedang dalam proses transisi disarankan untuk terus memantau perkembangan melalui aplikasi resmi dan tetap bersabar menunggu kelengkapan administrasi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# KPM
# PKH
# BPNT
# KKS
# pencairan
# Bank BNI
# penebalan

News Update

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).

Metropolitan

Permudah Akses Perbankan, Rano Karno Instruksikan ATM Bank Jakarta Hadir di Semua Rusun

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal mereka.

Ekonomi

Pemerintah Mulai Simulasikan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Penjelasan Kemensos

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba untuk memperkuat sistem distribusi bantuan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Jakarta Pusat

PAM Jaya Gerak Cepat Tangani Pipa Bocor Imbas Proyek JSDP, Suplai Air Dipastikan Tetap Mengalir

Dirut PAM Jaya mengatakan kebocoran bermula saat kontraktor proyek melakukan pekerjaan pengecekan di area sekitar jaringan pipa utama milik PAM Jaya.

Bisnis

Darurat Scam dan Judi Online, BRI Bersama OJK Perketat Ekosistem Perbankan Gandeng Kemkomdigi dan PERBANAS

Sinergi BRI, PERBANAS, OJK, dan Kemkomdigi resmi tingkatkan keamanan keuangan digital demi memberantas judi online dan scam.

Bisnis

Antisipasi Lonjakan Permintaan, Pertamina Suntik Tambahan LPG Subsidi 138 Metrik Ton di Kabupaten Subang

Pertamina Patra Niaga menambah 138 metrik ton LPG 3 Kg di Subang hingga akhir Juli 2026 untuk menjaga stok dan kelancaran distribusi.

Nasional

Tips Memilih Lowongan Program Magang Nasional 2026, Jangan Asal Klik!

Memilih lowongan program magang secara tepat dapat memberikan pengalaman berharga yang berdampak pada pengembangan karier di masa depan.

Jakarta Timur

INFO Penting untuk Warga Jaktim! Per 27 Juli 2026, Kantor Sudin Dukcapil Jakarta Timur akan Pindah Sementara, Ini Lokasinya

Kepindahan ini dilakukan untuk mendukung proses renovasi gedung sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Metropolitan

Transjakarta Gelar Sayembara Desain Green Hub Petamburan, Siapkan Konsep Kawasan Transportasi Masa Depan

Sayembara Desaian Green Hub Petamburan ini mengusung tema "Green Connectivity: Weaving Mobility, Elevating Urban Life".

Jakarta Timur

Dinas Bina Marga DKI Jakarta Mulai Penataan Trotoar di Jakarta Timur dengan Konsep Complete Street, Pejalan Kaki Lebih Aman dan Nyaman

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi para pejalan kaki.

Metropolitan

Masih Ada Kesempatan! Pendaftaran Jakarta Innovation Awards 2026 Diperpanjang, Yuk Siapkan Inovasi Terbaikmu

Jakarta Innovation Awards merupakan ajang apresiasi bagi inovasi yang telah diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi Jakarta.

Pendidikan

Pemprov DKI Batasi Penggunaan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun? Pramono Anung: Jakarta Dukung Komdigi

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun

Metropolitan

DKI Tutup 2 Zona Aktif di Bantargebang, Sistem 'Open Dumping' Mulai Ditinggalkan!

Pemprov DKI Jakarta resmi memulai langkah besar untuk membenahi pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

Viral

Menerka Bayaran Hotman Paris yang Kini Tangani Kasus Febri Adriansyah, Bisa Tembus di Atas Rp200 Miliar?

Hotman Paris resmi jadi kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terkait kasus korupsi dan TPPU. Rekam jejak honor fantastis Hotman hingga Rp200 miliar memicu spekulasi tarif di publik.

Viral

Nekat Bela Febri Adriansyah, Akun Bisnis Hotman Paris Raib!

Akun Instagram bisnis Hotman Paris Perfumery hilang usai ia menuai kritik pedas akibat membela mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Hotman mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi penipuan.

Jakarta Selatan

Tekan Sampah ke TPST Bantar Gebang, 349 Tong Biopori Jumbo Disebar di Kebayoran Lama Jaksel!

Sebanyak 349 tong biopori jumbo didistribusikan ke enam kelurahan di wilayah tersebut guna mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang.

Jakarta Utara

Upaya Atasi Kemacetan Kelapa Gading-Pulo Gadung, 111 Petugas Gabungan Tata Lahan Jalan Perintis Kemerdekaan!

Sebanyak 111 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan penertiban dan penataan lahan di kawasan RW 13, Jalan Perintis Kemerdekaan

Sport

Drama VAR Warnai Final Piala Dunia 2026, Ada 4 Momen Krusial yang Bikin Argentina Protes

Piala Dunia 2026 diwarnai krisis VAR yang picu krisis FIFA. Spanyol keluar sebagai juara usai tekuk Argentina 1-0 di final penuh drama, diwarnai kartu merah Enzo dan kontroversi keputusan wasit.

News

Hotman Paris Diminta Tak Bawa Nama Presiden dalam Kasus Febrie Adriansyah, Istana: Jangan Dikait-kaitkan!

Hal ini menyusul pernyataan Hotman yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam pembelaannya terhadap sang klien, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.