BRI Perkuat Koperasi Desa Merah Putih dengan Akses Pembiayaan Inklusif

AYOJAKARTA.COM -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan ini diwujudkan melalui program pelatihan serta fasilitasi pembiayaan agar koperasi mampu tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

Salah satu langkah nyata ditunjukkan lewat kegiatan Sosialisasi Pembuatan Proposal Bisnis dan Pembiayaan KDKMP yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 9 September 2025.

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Wakil Menteri BUMN RI Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris, hingga Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.

Turut hadir pula jajaran direksi BUMN dan MD Operational Holding Danantara, Setyanto Hantoro. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah bersama BUMN dalam mendorong koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan bahwa koperasi desa harus dikelola secara profesional agar mampu bersaing.

Ia menekankan bahwa pemerintah melalui BUMN siap memberi peluang bisnis captive kepada koperasi, khususnya dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Ke depan, kami berharap koperasi bisa menggarap bisnis sesuai potensi daerah masing-masing, seperti penggilingan padi, ekowisata, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kartiko pun menyampaikan sesuai arahan Satuan Tugas (Satgas), pencairan pembiayaan ditargetkan dapat terealisasi pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2025.

Urgensi ini semakin kuat karena Pemerintah terus mendorong KDKMP menjadi terobosan pembiayaan riil dan realistis, dengan pengurus yang bertanggung jawab dan tercatat secara digital.

“Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan ke sana. Karena itu, masyarakat desa perlu memastikan program usaha ini terlaksana dengan baik sebelum diajukan ke bank-bank milik negara,” tutur Tiko.

Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah dengan memfasilitasi pengurus KDKMP dan kepala desa di Jawa Timur melalui pelatihan penyusunan proposal bisnis hingga mekanisme pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

“Tentunya, ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena ini merupakan tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dengan dinas-dinas koperasi di daerah,” ucap Agus Noorsanto.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana turut menyampaikan optimismenya bahwa koperasi dapat tumbuh secara mandiri dan meningkatkan daya saing masyarakat.

“KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan dukungan BUMN dan BRI. Kami berharap kegiatan ini menjadi pintu awal bagi koperasi untuk memperkuat kompetensi dan daya saing ke depan. Kami yakin Sidoarjo akan berkembang pesat dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk dukungan nyata BRI terhadap keberlanjutan KDKMP adalah melalui kehadiran AgenBRILink, yang kini menjadi bagian integral dari operasional koperasi. Melalui jaringan AgenBRILink, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan, top-up, hingga cicilan, secara mudah dan terjangkau bagi warga desa.

Kehadiran AgenBRILink tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan yang lebih dekat dan inklusif, tetapi juga memperkuat peran koperasi sebagai pusat ekonomi lokal. Tercatat, hingga paruh pertama 2025, terdapat 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 67 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Adapun, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sendiri telah diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Diketahui, sebanyak 80.081 KDKMP telah terbentuk secara serentak dan sah secara hukum untuk beroperasi di wilayah masing-masing.

Koperasi-koperasi tersebut memanfaatkan aset desa atau kelurahan yang tersedia termasuk aset yang sebelumnya belum termanfaatkan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, KDKMP diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.