AYOJAKARTA.COM – Memasuki masa penyaluran bansos tahap akhir di tahun 2024, sejumlah KPM banyak disuguhkan dengan berbagai kabar hoax mengenai bantuan sosial.
Melalui kabar yang masih simpang-siur tersebut, KPM bansos banyak dijadikan sebagai sasaran berita tidak benar dengan janji akan mendapat keuntungan tertentu.
Karena tidak sedikit yang merasa terganggu, penting bagi para KPM bansos mencermati setiap informasi terkait penyaluran bantuan.
Dengan mengetahui peraturan atau ketentuan dan peruntukkan serta mekanisme terkait penyaluran bantuan, maka potensi untuk dikelabui informasi akan semakin kecil.
Agar tidak mudah terkecoh oleh informasi yang tidak berisi muatan kebenaran, berikut adalah contoh kabar menyesatkan di sejumlah platform media sosial.
Ketimpangan informasi pertama terkait penyaluran bansos adalah adanya dana bansos di dalam Kartu Indonesia Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
KIS PBI JK merupakan jenis bansos untuk mempermudah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat golongan tertentu berupa subsidi iuran.
Sehingga KPM yang terdata sebagai penerima bantuan iuran, dapat memperoleh akses kesehatan secara gratis.
Selain itu, dengan memiliki KIS PBI JK, KPM yang namanya sudah terdaftar dalam DTKS memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan lain seperti PKH atau BPNT.
Melalui kanal bantuan reguler PKH atau BPNT, KPM PBI JK yang memenuhi kualifikasi dan memiliki komponen berkesempatan untuk memperoleh bansos tunai.
Jenis kabar berikutnya yang banyak beredar dan berpotensi dapat membingungkan para KPM selanjutnya adalah adanya bansos di dalam KTP.
Melalui Nomor Induk Kependudukan yang terpampang pada bagian belakang KTP, warga negara Indonesia dapat melakukan pengecekan status sebagai KPM bansos .
Mengacu pada prosedur pemeriksaan tersebut, dapat ditekankan bahwa tidak semua pemilik KTP pasti tercatat sebagai penerima bansos.
Sebagai salah satu upaya membantu peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah hanya memberikan bansos kepada keluarga pra sejahtera.
Kabar simpang siur selanjutnya terkait penyaluran bansos yang banyak beredar di tengah masyarakat adalah dengan mengakses melalui tautan atau link tertentu.
Informasi resmi menyangkut pencairan bansos, hanya dapat diperoleh melalui instansi penyalur bantuan atau diakses melalui Pendamping Sosial di masing-masing daerah.
Kabar selanjutnya yang perlu diwaspadai masyarakat terkait penyaluran bansos adalah beredarnya wacana penghapusan bansos bagi para KPM Peralihan.
KPM Peralihan dari PT Pos Indonesia ke Perbankan atau Bank Himbara, hingga saat ini terus mengalami berbagai perkembangan menggembirakan.
Disamping ada yang masih dalam status Burekol dan pendistribusian buku rekening, terdapat pula KPM peralihan sudah menerima pencairan bansos baik PKH atau BPNT.
Share this article
KPM bansos banyak dijadikan sebagai sasaran berita tidak benar dengan janji akan mendapat keuntungan tertentu.