TANAHSAREAL, AYOJAKARTA - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto soroti tingginya angka bencana alam yang terjadi di Kota Bogor sejak awal November kemarin.
Atang pun mendesak Pemkot Bogor untuk menetapkan status siaga bencana dengan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor bersiaga penuh, termasuk optimalisasi dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk tanggap bencana.
"BPBD Kota Bogor harus standby dan selalu on call, siaga penuh di masa tanggap bencana ini, dengan merespon cepat aduan warga," katanya, Selasa 9 November 2021.
Tak hanya BPBD Kota Bogor, Atang menilai peran lurah dan camat sebagai aparatur wilayah juga sangat penting dalam penanggulangan bencana ini mengingat keduanya bersinggungan langsung dengan masyarakat di bawah.
"Keberadaan camat dan lurah menjadi sentral karena posisinya sebagai pamong wilayah, yang faham situasi wilayah. Koordinasi dengan RT RW dan pengurus lingkungan lain sangat penting, untuk antisipasi ataupun respon cepat dari berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Atang pun menegaskan agar Pemkot Bogor melalui BPBD dapat memaksimalkan penggunaan anggaran BTT sebesar Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi bencana.
"Di APBD perubahan 2021 kemarin kami telah anggarkan anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar. Untuk kedaruratan jangan lamban. Jangan birokratis," tegasnya.
Politisi PKS ini berpesan, jika ada kasus kedaruratan yang membutuhkan anggaran penanganan Pemkot Bogor bisa menggunakan BTT sebagai sumber dana penanganan.
"Jangan sampai ada sisa anggaran dari BTT, sementara kondisi rakyat sangat membutuhkan akibat bencana. Kalau memang diperlukan pakai saja anggaran BTT untuk membantu masyarakat yang terkena bencana," tutupnya.
Share this article
Siaga Bencana, DPRD Kota Bogor Minta Aduan Warga Direspon Cepat soroti tingginya angka bencana alam yang terjadi selama november