Pemkab Bogor hingga Kemenhub Tampung Keluh Kesah Masyarakat Soal Kebijakan Ganjil-genap Puncak

 

CIBINONG, AYOJAKARTA - Warga Puncak Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Puncak Ngahiji sambangi kantor Bupati Bogor demi menyuarakan aspirasinya terkait penerapan kebijakan ganjil-genap di kawasan Puncak Kabupaten Bogor akhir pekan kemarin.

 

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, secara umum masyarakat yang tergabung dalam Puncak Ngahiji tersebut ingin agar ganjil-genap yang nantinya diterapkan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

 

"Kami sudah terima beberapa masukan dan harapan masyarakat. Nantinya masukkan ini akan jadi pertimbangan pemerintah pusat untuk kemudian diputuskan apa regulasi yang tepat," katanya, Kamis 9 September 2021.

 

Ade Yasin meminta kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan untuk mengkaji secara komprehensif, kebijakan apa yang tepat untuk diterapkan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor demi mengurai kemacetan yang kerap kali terjadi di Puncak setiap akhir pekan dan libur nasional.

 

"Saya minta juga kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk mengkaji ini secara komprehensif. Jangan sampai berganti aturan tapi tidak berdampak apa-apa. Jadi harus punya dampak yang signifikan. Kami juga harus memikirkan masyarakat di Puncak, karena di sana kan ada potensi ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya, sehingga aturan tersebut nantinya harus bisa berjalan bersamaan dengan kepentingan masyarakat Puncak,” ujarnya.

 

Ade Yasin menambahkan, untuk tahapan penyusunan aturan perwakilan dari warga akan dilibatkan dalam pembahasannya. Karena sistem buka tutup yang sebelumnya diberlakukan untuk wilayah Puncak sudah tidak efektif lagi untuk menanggulangi kemacetan. Jadi akan ada pengganti aturan yang masih dalam proses kajian.

 

“Kami ingin nantinya masyarakat dari luar Puncak tetap bisa berwisata dengan nyaman, warga Puncak tidak terganggu, lalu lintas lancar. Jadi hari ini kami mengajak masyarakat untuk bicara juga, jangan sampai kita membuat kebijakan tapi tidak mengajak masyarakat dalam proses penyusunannya,” ungkapnya.

 

Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan, secara umum kami sudah mendengar masukan dan harapan dari masyarakat Puncak yang tergabung dalam Puncak Ngahiji.

 

“Kami sedang menyiapkan regulasi sebagaimana arahan Menteri Perhubungan. Pak Menteri meminta saya untuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda terutama Bupati Bogor. Juga menampung aspirasi masyarakat, supaya rancangan peraturan menteri yang sedang kita rumuskan nantinya bisa komprehensif," jelasnya.

 

Budi berharap dengan adanya masukan dari perwakilan masyarakat yakni Puncak Ngahiji akan menyempurnakan regulasi yang sedang kita siapkan. Perwakilan masyarakat juga akan kita undang ke Jakarta untuk merumuskan regulasi yang akan kita keluarkan.

 

"Semoga saja aturan ini bisa memberikan dampak positif bagi semuanya. Baik pemerintah daerah, wisatawan, masyarakat, ekonomi hingga potensi wisata yang ada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor," harapnya.