Ridwan Kamil Kritik PSBB Kota Depok, Begini Tanggapan Walkot Depok

DEPOK, AYOJAKARTA.COM – Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Kota Depok mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Emil, sapaan karibnya kecewa dengan pelaksanaan di Kota Depok yang masih mendapati warga berkeluyuran keluar rumah. Sehingga penerapan kebijakan PSBB di wilayah Jawa Barat dinilai belum optimal. Masih banyak ditemukan pelanggaran dan ketidakpatuhan masyarakat akan aturan-aturan untuk memutus rantai wabah virus corona.

“Saya hari ini datang memantau PSBB di Jawa Barat, saya lihat masyarakat masih banyak yang berkeluyuran, ya,” katanya saat ditemui di pos cek pantau di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Rabu (15/4/2020).

Emil menyarankan Pemerintah Kota Depok dan aparat membuat sanksi bagi warga yang tidak patuh dengan penerapan selama PSBB.

AYO BACA : Menteri Mesti Gerak Cepat Tolong UMKM Sebelum Ada Gejolak Sosial

"Saya usul kepada Pak Wali Kota untuk sanksi, pertama, diberikan surat teguran, bahwa Anda melanggar peraturan PSBB sehingga negara mencatat bahwa Anda melanggar, sehingga nanti ada sanksi,” ujarnya.

Dia berharap sanksi tertulis itu bisa diterapkan segera, paling lambat lusa. Sehingga aparat yang bertugas di setiap titik pantau dapat merazia kendaraan-kendaraan yang melanggar PSBB. Sebelumnya, Ridwan Kamil akan memberikan saksi ringan hingga berat ke pelanggar PSBB di Depok, Bogor dan Bekasi. Bahkan mereka bisa dipenjara.

Kepolisian sudah mendirikan pos-pos penjagaan untuk melakukan pemeriksaan kepada warga yang berkegiatan di jalan. Warga yang melanggar akan mendapat surat teguran.

"Kepada mereka yang melanggar aturan, yaitu mereka yang tujuannya tidak jelas, bukan kelompok yang termasuk di 8 (profesi) zona pengecualian PSBB, seperti (bidang) logistik, pangan, kesehatan, itu nanti akan diberi surat peringatan yang disebut blangko teguran, seperti surat tilang," kata Ridwan Kamil.

AYO BACA : Giliran Pemprov Kepri Ajukan PSBB ke Menkes

Mendapatkan kriitkan dari orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jabar, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui jika banyak warganya yang banyak melanggar PSBB. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti nongkrong di warung dan banyak warga yang tidak mengunakan masker.

Maka dari itu, ia menilai PSBB di hari pertama masih banyak masalah dan meminta Satpol PP untuk menindak secara merata di masyarakat.

"Masih banyak masalah, harus dievaluasi, " ucap Idris.

Sementara itu, Juru Bicara Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, selama PSBB Pemerintah Kota Depok memastikan tidak ada blokade atau penutupan. Namun yang ada adalah chek point.

"Kami tegaskan tidak ada blokade atau penutupan jalan di Depok selama PSBB. Yang ada adalah pengawasan di setiap cek point," kata Dadang Wihana.

Dadang menyebutkan, selama PSBB leading point untuk pengamanan dan pengaturan lalulintas ada di Polres Metro Depok. Dibantu oleh Kodim 0508/Depok, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Depok.

AYO BACA : Jelang PSBB Bandung Raya, Tak Ada Panic Buying di Ritel