Dunia Usaha Masih 'Wait and See', Dirut BRI Soroti Urgensi Penguatan Daya Beli

AYOJAKARTA.COM -- Kondisi industri perbankan nasional di awal tahun 2026 menunjukkan anomali yang menarik untuk kita bedah. Di satu sisi, fondasi perbankan Indonesia berdiri sangat kokoh dengan likuiditas yang melimpah dan permodalan yang tebal. Namun, di sisi lain, laju penyaluran kredit belum menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, memberikan pandangan tajam mengenai fenomena ini dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis, 19 Februari 2026.

Menurutnya, masalah utama perbankan saat ini bukan lagi soal ketersediaan dana (supply), melainkan rendahnya gairah permintaan (demand) dari para pelaku usaha dan masyarakat.

Secara teknis, perbankan Indonesia memiliki "peluru" yang lebih dari cukup untuk membiayai proyek-proyek strategis maupun kebutuhan konsumsi. Hery memaparkan data yang menunjukkan kesehatan industri perbankan saat ini berada pada level yang sangat prima.

Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4% YoY, dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84% YoY. Permodalan industri juga tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 26%, jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.

Meskipun tangki likuiditas sudah penuh, pertumbuhan kredit secara tahunan hingga Desember 2025 ternyata masih tertahan di angka satu digit. Hery menegaskan bahwa perlambatan ini berakar pada dinamika pasar yang masih ragu-ragu untuk melakukan ekspansi.

Berdasarkan data Bank Indonesia, terlihat adanya penurunan minat pengajuan kredit baru di hampir seluruh lini. Segmen kredit konsumsi mengalami penurunan drastis dari 62,9% menjadi 13,4%. Tidak kalah mengkhawatirkan, segmen UMKM yang biasanya menjadi mesin pertumbuhan juga melambat dari 78,4% ke angka 58,8%.

Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya undisbursed loan atau fasilitas kredit yang sudah disetujui namun belum ditarik oleh nasabah, yang kini mencapai rata-rata 10,22%.

"Fasilitas pinjaman yang telah bank setujui serta ketersediaan likuiditas sebenarnya sudah mencukupi, tetapi realisasi penarikan dana oleh nasabah masih tertunda. Situasi tersebut menggambarkan sikap penuh kehati-hatian dari pelaku bisnis maupun individu. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan modal, melainkan pada tingkat kepercayaan dan proyeksi bisnis ke depan. Kita tidak hanya memerlukan tambahan likuiditas, melainkan penguatan keyakinan para pengusaha agar mereka kembali berani berekspansi," tegas Hery.

Tantangan perbankan semakin kompleks dengan adanya kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada segmen UMKM sejak akhir tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan para pelaku usaha kecil belum pulih sepenuhnya.

Tekanan arus kas pada UMKM membuat perbankan harus menerapkan strategi mitigasi risiko yang lebih ketat dan selektif. Kombinasi antara pertumbuhan permintaan yang lesu dan risiko kredit yang merangkak naik menuntut bank untuk lebih jeli dalam menyalurkan pembiayaan agar tetap berkualitas dan berkelanjutan.

Hery menyoroti bahwa lesunya kredit tidak bisa dilepaskan dari performa tiga sektor utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian merupakan pilar ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Hery menilai bahwa meskipun pemerintah telah mengucurkan tambahan likuiditas sebesar Rp200 triliun, hal tersebut belum mampu memicu pertumbuhan jika struktur sektoral ekonomi kita masih dalam fase moderasi.

"Moderasi kredit saat ini terjadi bukan karena kendala likuiditas semata. Meskipun pemerintah sudah memberikan tambahan dana sebesar Rp200 triliun, kondisi ini sangat bergantung pada struktur sektoral ekonomi nasional. Kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap siklus ekonomi di masa depan adalah melakukan diversifikasi dan meningkatkan pendanaan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi," jelas Hery.

Meskipun kebijakan fiskal dan moneter saat ini dinilai sudah pro-growth dan berada di jalur yang benar, Hery mencatat bahwa optimisme tersebut harus segera diubah menjadi aksi nyata. Dunia usaha membutuhkan dorongan konkret agar benar-benar merasakan kemudahan dalam menjalankan bisnis.

Sebagai bagian dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), BRI berkomitmen mendukung penuh berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang dirancang pemerintah.

Beberapa program yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program-program tersebut dipercaya mampu menciptakan multiplier effect yang luar biasa, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan daya beli masyarakat yang akhirnya akan kembali meningkatkan permintaan kredit.

Di masa depan, peran perbankan harus bergeser dari sekadar penyalur dana menjadi pembiaya ekosistem pertumbuhan yang berkualitas. Dengan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal yang selaras, ruang ekspansi bagi ekonomi Indonesia sebenarnya terbuka lebar.

Hery Gunardi menutup pemaparannya dengan optimisme bahwa perbankan akan terus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, asalkan keyakinan pelaku usaha dapat kembali dipulihkan.