Banyak Hoaks, Begini Aturan SIKM yang Benar di Jakarta

TEBET, AYOJAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Ibu kota selama masa peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku selama periode tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Namun, banyak Informasi hoaks terkait Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Provinsi DKI Jakarta 2021.

Untuk meluruskan informasi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan tata cara mengurus dan mendapatkan SIKM yang benar, melalui akun media sosialnya, Selasa 11 Mei 2021. Berikut isinya:

Tidak Benar

- Saya akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah DKI Jakarta maka Saya membutuhkan SIKM DKI Jakarta. Adapun yang BENAR adalah seluruh perjalanan untuk Kepentingan Mudik tidak diperkenankan, Setiap Orang wajib mematuhi peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 sesuai perundangan yang berlaku.

- Saya berdomisili di Bodetabek, saya harus memiliki SIKM DKI Jakarta untuk X melakukan perjalanan nonmudik di willayah Jakarta. Adapun yang BENAR adalah tidak memerlukan SIKM DKI Jakarta.

- Saya melakukan perjalanan dinas atau tugas perusahaan dari luar X jabodetabek ke wilayah DKI Jakarta atau sebaliknya maka Saya membutuhkan SIKM DKI Jakarta. Adapun yang BENAR adalah warga membawa print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan/ instansi saat di perjalanan dan tidak memerlukan SIKM DKI Jakarta.

- Saya warga luar Jabodetabek dan Saya akan melakukan perjalanan * nonmudik kebutuhan mendesak ke wilayah DKI Jakarta maka Saya harus mengajukan SIKM DKI Jakarta. Adapun yang BENAR adalah mengajukan SIKM/ Surat Izin Perjalanan Tertulis dari Lurah sesuai domisili asal/KTP di luar Jabodetabek.

- Saya warga Bodetabek, saat Saya melakukan perjalanan nonmudik X kebutuhan mendesak ke luar Jabodetabek, Saya harus memiliki SIKM DKI Jakarta, Adapun yang BENAR adalah mengajukan SIKM/ Surat Izin Perjalanan Tertulis dari Lurah sesuai domisili asal/KTP di Bodetabek.

- Saya bukan warga Jakarta dan Saya akan melakukan perjalanan X nonmudik kebutuhan mendesak ke luar Jabodetabek, Saya harus memiliki SIKM DKI Jakarta. Adapun yang BENAR adalah mengajukan SIKM/ Surat Izin Perjalanan Tertulis dari Lurah sesuai KTP.

- Saya bukan warga Jakarta tetapi Saya saat ini berdomisili di Jakarta dan X Saya akan tetap di Jakarta selama masa peniadaan mudik diberlakukan maka Saya harus memiliki SIKM DKI Jakarta untuk beraktifitas di Jakarta. Adapun yang BENAR adalah tidak memerlukan SIKM selama berdomisili dan beraktifitas di wilayah DKI Jakarta.

- Saya dapat mengajukan SIKM/ Surat Izin Perjalanan Tertulis dari Lurah di X luar wilayah Jakarta melalui website jakevojakarta.go.id. Adapun yang BENAR adalah SIKM/ Surat Izin Perjalanan Tertulis dari Lurah diajukan sesual domisiliy sistem perizinan di daerah tersebut. Pengajuan SIKM melalul website Jakevojakarta.go.id hanya untuk SIKM DKI Jakarta.

- Saya warga Jakarta dan saat ini sedang hamil, Saya akan melakukan perjalanan mudik bersama keluarga maka Saya memerlukan SIKM DKI Jakarta. Adapun yang BENAR adalah seluruh perjalanan untuk Kepentingan Mudik tidak diperkenankan, Setiap Orang wajib mematuhi peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 sesual ketentuan perundangan yang berlaku.

Benar

- Saya warga Jakarta, namun saat ini Saya berada di luar Jabodetabek. Saat saya kembali ke Jakarta karena kebutuhan mendesak kepentingan nonmudik maka Saya harus memiliki SIKM DKI Jakarta.

- Saya warga Jakarta dan Saya harus memiliki SIKM DKI Jakarta ketika melakukan perjalanan nonmudik keperluan mendesak ke luar wilayah Jabodetabek.

- Saya dapat melakukan pengecekan permohonan SIKM DKI Jakarta secara berkala melalui website jakevo.jakarta.go.id dengan memilih menu "lacak permohonan Anda".

- Saya harus memastikan alamat e-mail yang digunakan untuk permohonan SIKM DKI Jakarta adalah email yang valid dan dapat menerima email masuk.

- SIKM DKI Jakarta hanya dapat diajukan secara daring (online) melalui website jakevo.jakarta.go.id

- Setiap pemalsuan dokumen saat pengajuan SIKM DKI Jakarta dapat dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun pemalsuan Surat atau Manipulasi informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.12 Miliar.

- Setiap permohonan SIKM DKI Jakarta akan dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis. Hanya permohonan yang dinyatakan Benar dan Lengkap serta sesuai Prosedur yang akan diterbitkan. Pemohon harus teliti saat mengisi formulir secara daring dengan membaca seluruh ketentuan secara seksama.