TEBET, AYOJAKARTA.COM – DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menyayangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun anggaran 2021.
Kenaikan gaji tersebut dinilai menyakiti hati rakyat, terlebih di tengah masa sulit pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso melalui akun Twitter resmi @PDemokrat.
AYO BACA : DPRD DKI Sahkan Tiga Raperda, APBD DKI 2021 Disepakati Rp84,19 Triliun
“Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat tertindas Covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti rakyat,” ujar Santoso, Senin (7/12/2020).
Sikap DPD Partai Demokrat menolak kenaikan tunjangan itu sebelumnya juga telah dilakukan oleh DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, DPW PSI menginstruksikan Fraksi di DPRD DKI Tak Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang digelar kemarin.
Di sisi lain, Ketua DPW DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang diselenggarakan Senin, 7 Desember 2020 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
AYO BACA : Sandiaga Uno dan Istri Terpapar Covid-19, Begini Kondisinya
Sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT.
"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael," kata Michael dalam keterangan tertulisnya.
Diketahui sebelumnya, berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8,3 miliar per anggota. Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888 miliar dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152 miliar per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173 juta sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
AYO BACA : Vaksinasi Covid-19 Tinggal Menunggu Izin Penggunaan dari BPOM
Share this article
DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menyayangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun anggaran 2021.