JAKARTA PSBB TOTAL: Bos Djarum, Orang Terkaya Indonesia, Surati Presiden Jokowi

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Orang terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono, disebut-sebut menyurati Presiden Joko Widodo perihal rencana kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besars (PSBB) total di Jakarta mulai Senin 14 September. 

Dalam suratnya, bos Group Djarum itu berpendapat memberlakukan PSBB kembali merupakan opsi yang tidak tepat. Adalah Peter F. Gontha, pengusaha dan mantan Duta Besar untuk Polandia, yang memajang surat Budi Hartono itu di akun Instagram-nya, @petergontha, pada Sabtu 12 September 2020. Ayojakarta belum berhasil menghubungi pihak Group Djarum terkait dengan postingan surat yang disebut-sebut dibuat oleh Budi Hartono.

Dalam surat tertanggal 11 September itu, Budi menilai kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan itu tidak efektif dalam menurunkan tingkat petumbuhan infeksi virus di Jakarta. Dia mengatakan, meskipun berbagai pembatasan diterapkan, angka penularan Covid-19 tetap naik.

“Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah melakukam PSBB tingkat pertumbuhan infeksi masih tetap naik,” kata Budi dalam suratnya yang diposting @petergontha.

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

Lebih lanjut Budi menjelaskan kapasitas rumah sakit di Ibu Kota tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak memberlakukan PSBB. Seharusnya, pemerintah baik pusat maupun daerah menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

“Di Port Singapore membangun kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat dibangun dalam jangka waktu singkat kurang dari dua minggu karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang AC dan tangga,” jelasnya.

Budi kemudian memberikan sejumlah usulan untuk mengendalikan laju penularan virus di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Usulan pertama yang disampaikan adalah menegakkan aturan dengan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.

“Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus Covid-19 kemudian Gubernur mengambil suatu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya,” kata Budi.

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Kuburan di Depan Rumah & Cerita Tentang Drakula

Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

“Ketiga pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing,” ujarnya.

Terakhir, Budi mengatakn perekonomian harus tetap dijaga sehingga aktivitas masyarakat dapat terus berjalan hingga pandemi berakhir. PSBB juga dipandang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang menghendaki new normal.

“Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.”

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Belajar dari Gus Baha dan Anak Tongkrongan