GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan rem darurat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut William, keputusan Anies itu terbilang sudah terlambat lantaran penularan Covid-19 di Jakarta mulai tak terkendali.
"Kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus ketika positifity rate kita sudah mencapai 7 persen, bahkan di pertengahan bulan sudah mencapai 10 persen sehingga kebijakan rem darurat sudah cukup telat," kata William dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (10/9/2020) malam.
Meski begitu, William mengungkapkan DKI Jakarta tidak punya pilihan selain kembali menerapkan PSBB. Dia berpendapat, pembatasan ketat perlu dilakukan mengingat penyebaran Covid-19 sudah sangat masif.
"Tetapi mau bagaimana lagi karena penyebaran Covid-19 sudah sangat masif, rem darurat harus ditarik segera mungkin," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Anies Baswedan sebelumnya telah mengumumkan bahwa DKI Jakarta harus kembali menerapkan PSBB. Dia menyatakan Jakarta dalam kondisi darurat, bahkan melebihi masa awal pandemi di pertengahan Maret lalu.
"Situasi wabah di Jakarta ada di dalam kondisi darurat. Maka dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Meski berat, Anies terpaksa menarik rem darurat demi menyelamatkan warga Jakarta. Seluruh aktivitas sosial dan ekonomi pun kembali dibatasi secara ketat.
"Kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti masa awal pandemi. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Dengan begitu, jumlah kasus menurun dan kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita," jelasnya.
Share this article
Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan rem darurat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.