Tanggapan Anies Soal Tidak Mengakomodir Permintaan Dewan Terkait Data LPJ Keuangan

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi insiden penolakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 dari empat fraksi DPRD DKI Jakarta. Anies mengatakan akan mengerjakan apa yang diminta dewan.

Mulanya, Anies dianggap tak mengakomodir hasil reses atau penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD dalam penggunaan anggaran tahun 2019.

Anggapan tak mengakomodir reses itu lantas berujung pada penolakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) 2019 dan empat fraksi di DPRD Jakarta walk out saat rapat paripurna.

Anies mengklaim hasil reses sudah dikerjakan pihaknya pada laporan P2APBD 2019 itu. Buktinya, kata Anies, ada dalam laporan penindakan hasil reses yang baru saja dibahas dalam rapat paripurna hari ini.

"Tadi barusan kita mendengarkan laporan hasil reses, barusan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).

Sementara itu untuk hasil reses yang diprotes empat fraksi itu disebutnya akan dikerjakan di tahun selanjutnya. Sebab P2APBD yang dibahas tadi adalah tahun 2019 yang sudah selesai.

"Jadi, pembahasan P2APBD itu untuk 2019 yang tadi disampaikan dan InsyaAllah kita tindak lanjuti," kata Anies.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga menyebut mekanisme pelaksanaan hasil reses tidak bisa dikerjakan dengan cepat.

Menurutnya ada proses yang akan menjadikan hasil reses sebagai program Kepala Daerah.

"Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota dewan datang ke Walikota kota 'eh beresin ya jalan depan rumah gue, eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Mekanisme aturannya seperti itu," pungkasnya.

Sebelum kejadian walkout, sidang paripurna tersebut dihujani interupsi.