TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah sebaiknya menunda suntikan dana Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk pembangunan tol dan sirkuit MotoGP.
Pasalnya, anggaran yang akan dikeluarkan akan sangat besar namun tidak terkait dengan penanganan wabah COVID-19 dan penyelamatan usaha rakyat kecil yang terpuruk perekonomiannya pada masa wabah ini.
"Saya sangat mendukung BUMN agar bertahan di masa pandemi ini, namun mekanismenya harus baik dan berorientasi kerakyatan. Untuk itu penting agar pemerintah membayar hutang kepada BUMN agar cashflownya menjadi segar untuk menjalankan usaha," ujar anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina dalam rilis persnya, Jumat (19/5/2020).
Politisi PKS ini melihat berkaitan dengan tingkat urgensi, rencana pemberian suntikan dana PMN untuk pembangunan tol dan sirkuit bukan kebijakan yang tepat.
Sense of crisis pada langkah kebijakan ini dinilainya sangat rendah dan sangat tidak kerakyatan bila dibandingkan dengan kebijakan yang bersamaan waktunya berupa kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memberatkan. Apalagi beban APBN tahun 2020 ini sangat berat, defisit berjalan juga sangat besar.
Hingga April 2020, ia mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 74,5 triliun, setara dengan 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (data Kemenkeu).
Nevi mencontohkan suntikan dana untuk beberapa BUMN belum diperlukan dalam masa pandemi ini. Misalnya untuk Hutama Karya yang menerima Rp 7,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera. Atau suntikan dana PNM Rp 500 miliar yang diberikan kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika di Lombok.
"Pemerintah harus bisa membedakan dan memilih prioritas program yang paling dibutuhkan rakyat saat ini. Percuma bangun tol dan sirkuit motor tapi rakyat kelaparan dan terpapar COVID-19, sehingga tak bisa menikmati pembangunan. Lalu pertanyaannya, pembangunan tol dan sirkuit itu untuk siapa? Mengapa harus digesa?" tanya legislator Sumatera Barat II ini.
Pemerintah berencana mencairkan dana PNM kepada BUMN sebesar Rp 152,15 triliun, dengan tiga mekanisme, yaitu pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan.
"Saya berharap pemerintah mampu membayarkan utang-utangnya kepada BUMN agar ada upaya penyelamatan BUMN yang sedang menghadapi krisis keuangan akibat COVID-19. Yang tidak prioritas bukannya dibatalkan, tapi ditunda dulu hingga krisis wabah ini selesai," tutup Nevi.
Share this article
Politisi PKS ini melihat berkaitan dengan tingkat urgensi, rencana pemberian suntikan dana PMN untuk pembangunan tol dan sirkuit bukan kebijakan yang tepat.