Kemensos: Bansos COVID-19 Hanya Bertahan 3 Bulan ke Depan

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Proses-proses pendistribusian bantuan-bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 
Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

“Kita sudah meminta kepada PT Pos Indonesia, agar di setiap kantor pos yang menjadi tempat pendistribusian bantuan itu ditambah pos-posnya. Untuk menghindari terjadinya antrian atau penumpukan orang dalam mengurus bantuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Hartono menerangkan, Kemensos hanya memiliki dua jenis bantuan. Pertama, yang dikenal dengan bantuan regular yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako berupa Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 

“Sebetulnya, tanpa adanya pandemi COVID-19 ini, bantuan regular ini sudah dan tetap berjalan,” terangnya. 

Kedua, sebagai bagian dari kebijakan social safety net dalam menanggulangi dampak COVID-19, Kemensos meluncurkan bansos non reguler yakni bansos sembako bantuan Presiden dan bansos tunai (BST) yang kini sedang berjalan.

Hartono merincikan untuk pogram PKH, kini diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM.

Kemudian Program Sembako berupa Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) juga diperluas jangkauannya dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan Program Sembako/BPNT juga ditingkatkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu/bulan/KPM yang pencairannya.

“Dipercepat dari tiga bulan sekali, menjadi per bulan," kata Hartono.

Selanjutnya, untuk bansos sembako Bantuan Presiden menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK). Di mana untuk DKI Jakarta menjangkau 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK.

Adapun BST menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek. Penerima BST adalah masyarakat terdampak yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. BST disalurkan secara simultan yakni berbarengan antara salur dengan pemutakhiran data.

Berkaitan masalah data yang diributkan sejumlah kalangan, menurut Hartono, sebetulnya Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial. DTKS ini berasal dari data dari setiap daerah. Dan setiap tiga bulan sekali dilakukan upgrading DTKS itu.

“Jadi, setiap data yang kita miliki, itu berasal dari data setiap daerah. Dan itu di-up grade setiap tiga bulan,” jelasnya.

Untuk menjangkau dan memroses secara tepat dan cepat bantuan-bantuan itu, Kemensos telah merekrut pendamping-pendamping di tataran pusat dan daerah. Di samping juga berkoordinasi dengan setiap stakeholders.

Hartono Laras membeberkan, dalam menangani pandemi COVID-19, kesiapan bantuan di Kemensos masih bisa bertahan hingga tiga bulan ke depan.

“Kita sanggupnya tiga bulan ke depan. Dan, selanjutnya belum ada kepastian. Tetapi, dengar-dengar sih akan ditambah. Kita tunggu saja, apakah benar ada tambahan bansos,” tandasnya.