Tunjangan Dipangkas, Kepala SKPD Ramai-Ramai Kirim Surat ke Sekda

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menyurati Sekretaris Daerah, Saefullah. 

Surat itu terkait rasionalisasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN). Para kepala SKPD meminta agar TKD tidak dipotong. 

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memangkas tunjangan ASN di beberapa SKPD sebesar 50 persen. Pemangkasan ini lantaran pendapatan daerah menurun selama pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam suratnya, menjelaskan bahwa pegawai Dishub terlibat langsung membantu penanganan COVID-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Petugas Dishub disiagakan selama 24 jam penuh. Karena itu, Syafrin meminta kebijakan agar TKD pegawai Dishub tidak dipotong. 

"Dalam pelaksanaan tugas selama 24 jam, perlu asupan gizi bagi anggota Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sehingga apabila ada rasionalisasi TKD/TPP dikhawatirkan menyebabkan menurunnya imunitas tubuh, sehingga mudah tertular wabah penyakit," kata Syafrin.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satriadi Gunawan. Menurutnya, rasionalisasi TKD berdampak pada kinerja petugas Disgulkarmat. Dia memohon agar tunjangan tersebut diberikan penuh.

"Dalam rangka peningkatan kinerja dan menjaga kebugaran atau stamina tubuh pegawai yang bertugas selama 1x24 Jam perlu diberikan kesejahteraan dan asupan gizi yang cukup. Sehingga rasionalisasi TKD/TPP menyebabkan menurunnya kinerja dan imunitas tubuh sehingga mudah tertular berbagai virus, bakteri, dan penyakit," ungkap Satriadi.

Sementara itu, permohonan penangguhan rasionalisasi TKD juga datang dari Kepala Dinas Sosial, Irmansyah. Berbeda dengan dinas lainnya, surat dari Dinsos ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Irmansyah dalam surat itu mengatakan, Dinsos terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta seperti mendistribusikan bantuan sosial, mengurus kelompok PMKS, hingga membuka layanan masyarakat 24 jam. Maka dari itu, TKD Dinsos sebaiknya tidak dipotong demi kesejahteraan pegawai dan kinerja.

"Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Saat Pelayanan terhadap masyarakat, mohon kiranya kebijakan Bapak untuk melakukan penangguhan rasionalisasi terhadap besaran TKD/TPP pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta," ungkapnya.

Surat permohonan penanggugan rasionalisasi TKD juga datang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Isinya serupa dengan surat dari dinas lainnya, yakni meminta agar tunjangan pegawai dibayar penuh demi kesejahteraan.

"Sejak ditetapkannya PSBB pada 9 April sampai dengan saat ini, pegawai Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tetap aktif melakukan sosialisasi, imbauan, penindakan baik di hari kerja maupun hari libur dengan melibatkan anggota baik dari kelurahan sampai dengan tingkat provinsi," kata Kepala Satpol PP, Arifin.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anies Baswedan memberi sinyal tetap memangkas TKD pegawai ASN Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini difokuskan untuk menangani wabah.

"Saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah penyelenggara negara. Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Anies juga meminta para ASN tidak mengeluhkan kondisi saat ini. ASN tidak boleh mengurangi kinerja dan tetap bertanggung jawab meski tunjangan dipotong. 

Menurut Anies, pemangkasan TKD semata demi membantu ekonomi warga Jakarta yang tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19.  

"Perintahnya jelas, jangan tengok kanan kiri. Jangan membanding-bandingkan pekerjaan. Jangan membanding-bandingkan tunjangan. Jangan lepas tangan, tapi ambil tanggung jawab. Jangan loyo, tapi tegak bersemangat," tegas Anies.