GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta tengah berpolemik perihal bantuan sosial (bansos) warga terdampak COVID-19.
Persoalan data penerima bansos hingga alokasi anggaran Pemprov DKI belum terang benderang sampai sekarang. Konflik ini pun berpotensi menghambat penyaluran bansos kepada masyarakat.
Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, perdebatan antara pusat dengan Pemprov DKI berpangkal pada data penerima Bansos. Menurutnya, pusat dan daerah sama-sama tidak memiliki data akurat.
"Konflik ini bersumber dari masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data yang dipakai pusat itu rupanya data yang dimiliki Pemprov DKI. Jadi sama datanya. Karena sama, satu orang ada yang menerima bansos dobel," kata Trubus saat dihubungi Ayojakarta, Senin (11/5/2020).
Selanjutnya, akibat pendataan yang kurang baik itu, muncullah kekisruhan sehingga penyaluran bansos di Jakarta tertunda. Penggunaan data lama mengakibatkan bantuan tidak merata.
AYO BACA : DPRD DKI Tuding Menkeu Sri Bikin Hoax Hingga Jegal Anies di 2024
"Dulu yang dapat Bansos hanya orang ber-KTP DKI Jakarta yang tak mampu. Sekarang, ada dua kategori penerima bantuan. Pertama adalah mereka yang terdata sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan warga rentan miskin karena COVID-19. Kedua, warga yang tidak ber-KTP Jakarta. Akhirnya jadi ruwet di situ, birokrasinya jadi bermasalah," jelasnya.
Trubus juga menyorot masalah transparansi data penerima Bansos. Dia menyayangkan Pemprov DKI tidak mempublikasikan data penerima Bansos.
"Harusnya data itu atau nama-nama penerima bansos dipublikasikan. Misalnya ada yang belum terdata, itu kan bisa diusulkan. Data itu harusnya ditempel di RT atau RW atau kelurahan. Intinya diumumkan. Di Jakarta enggak ada itu (publikasi)," ungkapnya.
Ia juga menilai pengawasan penyaluran bansos di Jakarta cukup lemah. Menurut Trubus, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sama-sama tidak menjalankan fungsi pengawasan.
"Tidak ada pengawasan pusat dan daerah. Pengawasan bansos ini lemah sekali. Akibatnya, di situ kemudian jadi panggung politik masing-masing," ujarnya.
AYO BACA : Anies: Bansos Tahap Dua Seminggu Sebelum Lebaran, Penerimanya Jauh Lebih Banyak
Share this article
Akibat pendataan yang kurang baik itu, muncullah kekisruhan sehingga penyaluran bansos di Jakarta tertunda.