Kepada Media Asing, Anies Baswedan Akui Frustrasi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku frustrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang transparan dalam menangani kasus virus corona. Kepada media asing The Sydney Morning Herald, Anies mengaku sudah bergerak melakukan antisipasi virus corona sejak 6 Januari setelah kasus tersebut meledak di Wuhan, China.

"Kami mulai mengadakan pertemuan dengan semua rumah sakit di Jakarta, memberi tahu mereka soal penyakit yang saat itu (terdapat gejala) 'pneumonia Wuhan', karena belum ada (nama) Covid,"kata Anies dalam The Sydney Morning Herald yang ditayangkan Kamis (7/5/2020).

Anies pun saat itu sudah memasang hotline kepada 190 rumah sakit di Jakarta untuk melayani konsultasi terkait virus corona. Sayangnya, pihaknya tidak diberikan kewenangan melakukan uji laboratorium untuk menentukan apakah pasien yang sudah mengadu ke rumah sakit terjangkit virus corona atau tidak.

"Dan kemudian ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional (yang dikendalikan pemerintah/Kemenkes). Dan kemudian laboratorium nasional akan menginformasikan, positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa semuanya negatif?" kata Anies.

AYO BACA : Berhati-hatilah dengan Anies Baswedan!

Bukan tanpa alasan, Anies merasa perlu bertangung jawab terhadap warganya yang tinggal di pusat pemerintahan negara Indonesia, dengan 10 juta penduduk yang bermukim dalam kepadatan Ibu Kota. Ia pun akhirnya membuka data, dan baru direspon oleh Pemerintah Pusat.

Ia pun menentang kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai sangat lambat dan kurang responsif. Saat itu, menteri Terawan juga menolak mentah-mentah apa yang menjadi kajian para peneliti dari Harvard University yang sudah menghitung di Indonesia semeskinya ada kasus.

Berbekal ucapan 'berkat doa', Terawan mengklaim Indonesia zero kasus hingga akhir Februari. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kesempatan berbeda, telah mengakui menyembunyikan informasi ke masyarakat untuk menghindari kepanikan.

Hingga kini, Anies pun masih belum sependapat dengan Pemerintah Pusat mengenai prediksi kapan virus corona akan berakhir. Pasalnya, jumlah kasus yang terus meningkat membuat ia ragu untuk memprediksi kondisi buruk ini akan berakhir dengan segera.

AYO BACA : Corona Merebak, Anies Baswedan Tutup Tempat Hiburan di Jakarta

"Saya belum yakin apakah kita (kurvanya sudah) merata. Kita harus menunggu beberapa pekan ke depan untuk menyimpulkan apakah tren itu sedang merata atau kita masih bergerak naik," katanya.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia, telah menyatakan, kondisi perekonomian akan kembali normal pada Juni atau Juli mendatang. Sayangnya, tenggat target itu sekarang tampaknya mundur ke Agustus 2020. 

Anies mengaku tidak ingin ikut membuat prediksi. "Karena saya melihat data, itu tidak mencerminkan sesuatu yang akan segera berakhir. Itu lah yang dikatakan oleh para ahli epidemiologi. Ini adalah waktu di mana para pembuat kebijakan perlu mempercayai ilmu pengetahuan," kata mantan rektor Universitas Paramadina itu.

"Dari pihak kami, bersikap transparan dan memberi tahu apa yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman. Tetapi Kementerian Kesehatan merasakan sebaliknya, bahwa transparansi akan membuat panik. Itu bukan pandangan kami."

Untuk mendukung klaimnya bahwa Jakarta memiliki lebih banyak kasus positif Covid-19 daripada angka resmi yang dirilis pemerintah, yaitu 4.770 orang positif dan 414 orang meninggal, Anies mengutip data kenaikan tajam jumlah pemakaman menggunakan protokol Covid-19. Angkanya 4.300 layanan pemakaman pada paruh kedua Maret, dan meningkat menjadi 4.590 pemakaman pada April lalu.

AYO BACA : Ini Surat Terbuka Gubernur Anies Baswedan untuk Para Ketua RT dan Ketua RW