Anggota TGUPP Ini Jabat Dewas RS, Dewan Tanya Gajinya yang Dobel

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Haryadi tiba-tiba muncul dengan jabatan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit.

Nama Haryadi disebut saat Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat penyisiran RAPBD 2020 bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), di Ruang Rapat Komisi E, DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Saat itu, Komisi E sedang mempertanyakan adanya anggaran yang dimasukkan untuk Dewas rumah sakit, di mana Dinkes DKI Jakarta memasukkan anggaran untuk dewas dalam Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Koja senilai Rp 211.261.548. Nilai tersebut diketahui merupakan iuran yang untuk tujuh rumah sakit, dengan besaran yang berbeda di masing-masing rumah sakit.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khafifah Any mengatakan satu tim dewas bertugas mengawasi dan melakukan pembinaan tujuh RS.

"Tim Dewas itu ditanggung bersama-sama, tujuh RS pembinaan dan pengawasanya dalam satu tim itu untuk tujuh RS," ujarnya.

Khafifah merinci dengan menyebutkan nama-nama Dewas, di antaranya adalah Haryadi. Mendengar nama itu, anggota Komisi E Rani Mauliani dan Yudha Permana, langsung merespons.

"Haryadi yang TGUPP?" tanya Rani.

Khafifah membenarkan pertanyaan tersebut. Menurutnya, Haryadi merupakan dewas yang dipilih dari pensiunan profesional.

"Tapi ini dari BLUD Pak, dia bukan PNS memang, pensiunan profesional," kata Khofifah.

Komisi E pun mempertanyakan jabatan Haryadi tersebut, tentunya dengan nominal gaji ganda yang diterimanya.

"Maksudnya gaji dobel satu TGUPP, satu dewas, apa boleh secara hukum?" tanya Yudha Permana.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria rencananya akan mendalami hal ini dan memanggil para Dewas, yang diketahui satu tim terdiri dari lima dewas.

"Nanti kita dalami, akan kita panggil," ucap Iman.