.jpg)
JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. 4 fraksi sempat menyinggung ajang Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya Fraksi PSI, Gerindra, PKS dan Demokrat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI menegaskan rencana anggaran Formula E tidak jelas dan tiba-tiba menjadi anggaran prioritas.
"Tiba-tiba menjadi program prioritas Gubernur, event Formula E tidak terdapat dalam Perda RPJMD maupun Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis," ujar Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Bahkan, kata dia, nilai Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Formula E lebih besar dibandingkan PMD untuk pembangunan LRT.
"Padahal LRT merupakan Program Strategis Nasional," ucap Anthony.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyebut ajang Formula E telah menghalangi program unggulan seperti program rumah DP 0 rupiah, di mana program unggulan yang semestinya berjalan sejak 2018 dan baru tahun 2019 direalisasikan sebanyak 780 unit di Kelapa Village, Jakarta Timur.
Bahkan, seharusnya tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta mendapat tambahan 2.000 unit untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta.
"Namun, karena kendala anggaran dari alokasi pendapatan sekaligus adanya kegiatan lain pada tahun yang sama dan memakan biaya besar seperti program kegiatan balap Formula E," ungkap anggota Fraksi Gerindra, Purwanto.
Walaupun mendukung ajang Formula E, Fraksi PKS berpandangan alokasi anggaran penyelenggaraan Formula E tidak terperinci secara jelas, sehingga alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penyelenggaraan Formula E.
Meskipun begitu kata Arifin, alokasi untuk anggaran penyelenggaraan Formula E tidak terperinci secara jelas, sehingga alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penyelenggaraan formula E.
"Fokuskan pada alokasi anggaran yang memang dibutuhkan langsung dengan penyelenggaraan, perlu lebih didorong keterlibatan dan dukungan swasta sehingga tidak terlalu membebani APBD," tutur Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin.
Fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan pandangan melalui Ketua Faksinya, Desie Christhyana Sari mengatakan Formula E jangan hanya menjadi ajang untuk kalangan menengah ke atas, terlebih Formula E memakan anggaran besar dengan total Rp 1,3 triliun.
"Kegiatan ini harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kearifan lokal. Agar efek ekonominya terasa, bukan sekedar jadi ajang kalangan menengah atas, tapi ada efek domino ekonomi buat semua warga DKI Jakarta kedepannya, mohon penjelasan," tandasnya.
.jpg)
Share this article
Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. 4 fraksi sempat menyinggung ajang Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya Fraksi PSI, Gerindra, PKS dan Demokrat. Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI menegaskan rencana anggaran Formula E tidak jelas dan tiba-tiba menjadi anggaran prioritas.