JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) sangat mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk lebih menertibkan dan membuat pengelolaan perparkiran di daerah lebih baik. Tito tak ingin masyarakat dirugikan.
"Kami berharap tata kelola perparkiran di Indonesia bisa lebih profesional, yang bisa diimplementasikan dengan teknologi agar pendapat di daerah juga meningkat," kata Ketua Umum PPPI, M. Fauzan dalam keterangannya di Jakarta.
Fauzan mengatakan, jika tata kelola perparkiran buruk pasti akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) juga tidak bisa memaksimalkan pendatan secara signifikan. Pasalnya, jelas dia, pengelola perparkiran juga telah diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pungutan retribusi parkir yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dipungut sendiri oleh aparat pemda dan bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta, koperasi atau lembaga lainnya.
"Jika memang ingin bisa memperdayakan ormas untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin pemda juga bisa bekerja sama dengan swasta untuk pelatihan atau bagaimana tata kelola ini bisa ada standarnya dan yang pasti harus profesional," kata Fauzan.
Ia menekankan, tata kelola perparkiran ini salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan agar tidak ada kebocoran-kebocoran.
"Intinya pengelolaan perparkiran ini harus di kelola dengan baik yang akhirnya dampaknya untuk masyarakat, meningkatkan pelayanan untuk masyarakat," tutup Fauzan.
Sebelumnya, Tito melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyatakan bahwa tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok ormas.
"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Bahtiar.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah diminta Tito untuk mengambil tindakan tegas dalam melindungi masyarakat dari aksi premanisme.
Share this article
Jika tata kelola perparkiran buruk pasti akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) juga tidak bisa memaksimalkan pendatan secara signifikan.