JAKARTA PUSAT, AYO JAKARTA.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta mengkoreksi kinerjanya sendiri sebelum menyalahkan pemerintahan era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait e-budgeting dalam website apbd.jakarta.go.id.
\"Jadi, kita minta pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu,\" ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Prasetio mengaku heran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI belum mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hasil revisi untuk APBD DKI 2020 dalam e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id.
\"Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda, saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS 2020 yang direvisi pak Anies. Karena sistem e-budgeting ini begitu masuk langsung mengunci. Harusnya apa-apa harus dirangkum dulu, rapatkan dengan pak Gubernur,\" ujar Pras, sapaannya.
Prasetio pun membandingkan kinerja rancangan APBD Anies dengan era Ahok. Pasalnya pada era Ahok, penyusunan anggaran selalu melibatkan DPRD, sebab system e-budgeting, kata Prasetio, tidak bisa diubah-ubah dengan mudah.
AYO BACA : William Aditya Tidak Kapok Ditegur Inggard Joshua
\"Dulu waktu zaman pemerintahan sebelumnya saya (DPRD) sering diajak. Karena e-budgeting pasti nggak bisa di otak-atik. Karena kalau sudah dikunci, hal-hal negatif kalau sudah masuk nggak bisa keluar. Tapi kalau buka password-nya itu bisa,\" tegasnya.
Pras meminta Pemprov DKI tidak main-main dalam memasukkan anggaran dalam e-budgeting meskipun masalah lem aibon, pulpen dan lainnya bukan nilai resmi.
\"Mungkin itu baru perencanaannya, terus Bappedanya gimana. Ini semua masih ada di ranah Bappeda belum masuk ke banggar besar juga,\" ujar dia.
Pras mengapresiasi seluruh anggota DPRD yang mengkoreksi dan mengawasi jalannya kinerja Pemprov DKI.
\"Di komisi pun saya mengapresiasi teman-teman dewan yang sekarang itu sangat koreksi sekali. Yang penting masyarakat bisa merasakan anggaran APBD,\" pungkasnya.
AYO BACA : Tina Toon Salahkan Bappeda Soal Input Data
.jpg)
Share this article
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta mengkoreksi kinerjanya sendiri sebelum menyalahkan pemerintahan era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait <i>e-budgeting</i> dalam <i>website apbd.jakarta.go.id</i>. "Jadi, kita minta pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu," ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).