Dua Tahun Berkuasa, PDIP Akan Kepoin 23 Program Anies

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA -- Dua tahun lalu tepatnya 16 Oktober 2017 Anies Baswedan resmi menjabat gubernur DKI Jakarta meneruskan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. 
 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono melihat bahwa selama dua tahun berjalan, nasih banyak program prioritas Anies yang harus segera dikejar agar sesuai dengan harapan warga Jakarta. Diantaranya mengantisipasi banjir di musim penghujan.

''Program prioritas itu apa. Salah satunya bagaimana antisipasi Pak Anies ketika Pak Anies menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana, apakah hari hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir,'' jelasnya di Gedung DPRD, Selasa (15/10/2019).

Menurut Gembong, termasuk juga Program Rumah DP Nol Persen yang ramai digadang-gadang saat awal kepemimpinan Gubernur Anies.

''Penyediaan rumah DP nol rupiah bukan hanya sebatas rumah DP nol rupiah, kemudian rumah layak huni bagi masyarakat Jakarta. Kan ada rumah DP nol rupiah, ada rumah susun sewa,'' sambungnya. 

Dengan itu, Gubernur Anies harus bisa melakukan terobosan lain yang selalu tidak bertumpu pada Program Rumah DP Nol Persen.

''Prioritas Pak Anies tidak boleh hanya bertumpu pada DP rumah nol rupiah tapi penyediaan rusun sewa juga harus jadi prioritas agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari pemprov harus diperbanyak,'' papar Gembong.

Dia mengaku akan melisik sebanyak 23 program yang dibuat untuk mengukur penepatan janji Gubernur Anies yang sebelumnya berpasangan dengan Sandiaga Uno.

''Kita mesti telisik satu per satu. Tapi prinsipnya itu tadi saya katakan bagaimana pencapaiannya yang mau kita telisik satu per satu,'' ujarnya. 

Untuk mendukung segala program tercapai, Gembong juga mendorong agar Gubernur Anies segera berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra untuk membicarakan sosok yang akan mendampinginya sebagai wakil gubernur. 

''Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Pak Anies. Maka harapan saya adalah Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada. Caranya bagaimana, Pak Anies melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung. Itu saja,'' jelas Gembong.

''Walaupun Pak Anies tidak punya kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan. Melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu,'' tegasnya.