Rumah Dinas Wagub dan Ketua DPRD Juga Akan Direhab, Pemprov Siapkan Anggaran Rp 4,7 Miliar

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Tak hanya Rumah Dinas Gubernur di Jalan Taman Suropati Menteng, Kota Jakarta Pusat, Rumah Dinas Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan dan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta di di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, juga akan direhab. 

''Iya betul, rumah dinas wagub dan ketua DPRD juga kan mengalami atap rusak, atapnya juga parah,'' kata Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, Selasa (8/10/2019).

Bahkan, kata Heru, rumah dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI, bukan hanya diajukan untuk tahun depan, tapi sudah dan berjalan sejak tahun ini.

''Itu kan dua kali. Kita dua kali nih, tahun sekarang (2019), kemudian kita lanjut tahun depan (2020). Belum selesai, renov baru mulai tuh. Untuk anggaran 2020, saya lupa,'' ujar Heru.

Seperti Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, renovasi Rumah Dinas Wakil Gubernur dan Ketua DPRD DKI, terutama menyasar bagian atap yang menurut Heru mengalami kerusakan parah.

''Semuanya, rata-rata atap, itu kan kelapukan macam-macam,'' ucap Heru.

Rehabilitasi rumah dinas-rumah dinas tersebut, kata Heru, diusulkan oleh pihaknya sebagai komitmen pengoptimalan aset pemerintah yang rusak sehingga berfungsi secara optimal, terlebih aset tersebut adalah benda cagar budaya.

''Kalau kita misal punya radio, radionya sudah tua, dibenerin lah, mana yang perlu diganti. Kalau radio coba, memperbaiki radio tua sama beli radio baru, murah mana coba. Komponennya saja mahal kan,'' katanya.

Karena statusnya rumah dinas (Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD) tersebut adalah cagar budaya, Dinas Citata mengaku tidak akan merehabilitasi dengan merubah fisik bangunan.

AYO BACA : Pemprov: Rumah Dinas Bangunan Bersejarah dan Berstatus Cagar Budaya, Harus Dirawat dan Dilindungi

''Cagar budaya itu memperlakukannya harus hati-hati, tidak boleh merubah fisik bangunan. Semuanya harus sama seperti bentuk aslinya. Materialnya harus identik. Kalau sama mungkin susah karena kemungkinan sudah tidak diproduksi,'' tuturnya. 

Heru menyatakan, rehabilitasi untuk etiga rumah dinas tersebut sangat mendesak karena usia bangunan yang sudah tua dan rapuh.

''Ya, masalahnya sudah rapuh, sudah lama rusak. Kalau nggak direnovasi kan, makin dibiarkan kan makin rusak. Bukan masalah ketua DPRD-nya, itu aset kita. Bukan masalah melihat itu punyanya pak gubernur, itu aset kita yang rusak, maka ya harus kita benerin,'' ungkap Heru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4,7 miliar untuk merenovasi Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan rincian Rp 1,1 miliar untuk rumah dinas wakil gubernur dan Rp 3,6 miliar untuk rumah dinas ketua DPRD. Namun usulan 2020 belum diketahui.

Berdasarkan rincian APBD-P 2019, nilai terbesar rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta adalah pada pembangunan rumah bertingkat dengan luas 715,5 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar.

''Itu ada di bagian belakang. Peningkatan lantai itu ada namanya rumah penjaga. Dulu kan nggak pernah disiapkan. Bukan bangunan gedung induknya. Kalau bangun gedung induknya nggak boleh kita nambah-nambah bangunan,'' tandasnya.

Sementara itu, anggaran untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta diajukan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran daerah tahun depan, mencapai Rp 2 miliar lebih.

Jumlah tersebut, disebutkan untuk merehabilitasi rumah dinas tersebut mulai dari rehabilitasi atap, interior, hingga pengecatan.

Diketahui secara total anggaran yang diajukan untuk rehabilitasi rumah dinas gubernur adalah senilai Rp 2,4 miliar dan akan dibahas serta harus disetujui DPRD DKI Jakarta untuk bisa ditindaklanjuti.

AYO BACA : Pemprov: Renovasi Rumah Dinas Gubernur Sesuai Mekanisme dan Prosedur