Dewan Pers Menang Lagi dalam Proses Hukum, Peraturannya Sah Mengikat

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan tergugat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan kawan-kawan, yang menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP). 

Dalam Keputusan bernomor 331/PDT/2019/PT DKI, majelis hakim PT Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, pada keputusan tanggal 5 Agustus 2019, selain menyatakan seluruh gugatan tergugat Wilson Lalengke ditolak, juga menghukum para tergugat untuk membayar perkara.

Dengan demikian, Peraturan Dewan Pers dikukuhkan berlaku dan mengikat semua pihak terkait dengan pers. 

Sebelumnya, April 2018, SPRI dan PPWI, Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya, Dewan Pers dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers (PerDP) melampaui kewenangan Dewan Pers  dan bertentangan dengan UUD 1946 serta UU 40/1999 tentang Pers. 

Atas dasar itu,  Wilson Lalengke dkk meminta Peraturan Dewan Pers, antara lain soal Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers soal Standar Kompetensi Wartawan,  dinyatakan tidak  mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 40/1999.
 
Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawah UU adalah Mahkamah Agung (MA). 

Sedangkan dalam pokok perkara, Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers yang mengikat ialah fungsi Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.

Wina Armada Sukardi yang menjadi ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat menegaskan, Peraturan Dewan Pers memiliki alas hukum yang sangat kuat dan karena itu mengikat semua pihak.

Dalam keputusan PN Jakarta Pusat, eksepsi dari Dewan Pers yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini, diterima PN Jakarta Pusat. Artinya, gugatan Wilson Lalengke dkk tidak diterima karena pengadilan tidak berhak memeriksanya. Oleh karena itu PN Jakarta Pusat belum memeriksa perkara pokoknya. 

Sedangkan dalam keputusan PT DKI disebut, eksepsi Dewan Pers ditolak. Artinya, PT Jakarta menilai PT Jakarta berhak mengadili perkara ini. Tetapi setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya, PT Jakarta dalam pokok perkara memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat Wilson Lalengke dkk. Artinya,  Dewan Pers menang lagi di PT Jakarta.

Keputusan hukum itu disambut gembira oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. 

"Jelas ini kemenangan buat masyarakat pers, karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekan pers,” kata ketua umum PWI  Pusat Atal Depari.

Advokat, Frans Lakaseru, yang menjadi kuasa hukum Dewan Pers mengingatkan agar masyarakat pers tidak mempercayai kabar-kabar hoax yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta. 

"Banding Penggugat ditolak, kok Penggugat bisa dinyatakan menang?" ucap Frans.