JAKARTA, AYOJAKARTA.COM — Pertikaian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait penggunaan trotoar jalan oleh pedagang kaki lima (PKL), sarat dengan kepentingan politik kedua pihak.
"Bisa jadi diizinkannya PKL di trotoar itu bagian dari investasi politiknya Anies. PSI lagi mencari celah agar Anies dianggap bersalah. Begitulah politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat dikonfirmasi Ayojakarta, Sabtu (7/9/2019).
Ia mengamati PSI sebagai “pemain baru" yang sukses menggolkan kader-kadernya di DPRD DKI Jakarta. Di sisi lain, Anies Baswedan terus berusaha menambah popularitasnya di mata masyarakat Jakarta, mengingat Pilkada DKI Jakarta tinggal tiga tahun lagi.
"Ketika simpati publik didapatkan, maka untuk ke depan akan menambah suara. Secara politik sah-sah saja, yang penting kebijakannya tadi. Ya, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar akademisi Universitas Al Azhar Jakarta ini.
AYO BACA : PSI Ancam Interpelasi Anies, Buat Bahan Omongan atau Pencitraan Doang?
Ujang menganjurkan baik Anies maupun PSI lebih memperhatikan kepentingan publik. Kebijakan atau kritik apapun harus disampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Apalagi isu penggunaan trotoar oleh PKL adalah isu sensitif yang berkaitan dengan perut masyarakat.
"Ini kan soal perut masyarakat, soal periuk nasi, soal lapangan pekerjaan. Ini sesuatu yang dilematis," tegasnya.
Selain itu, Ujang menyarankan agar PSI mengedepankan kritik yang membangun atau konstruktif. Jangan sampai mengkritik hanya untuk menjatuhkan Anies.
"Kritik itu juga harus berdasarkan masukan-masukan masyarakat, apa memang masyarakatnya terganggu? Jangan sampai sesuatu yang dilakukan Gubernur, apapun, dikritik saja. Kritikan itu harus konstruktif dan membangun," tutur Ujang.

Share this article
Kebijakan atau kritik apapun harus disampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat.