2 Pelaku Pembuatan Sertifikat Vaksinasi, Satu di Antaranya Staf Kelurahan

KEBAYORAN BARU, AYOJAKARTA -- Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan pemalsuan sertifikat vaksinasi dan penggunaan data secara ilegal pada aplikasi pedulilindungi.co.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas kepolisian mengamankan dua pelaku berinisial FH (23) dan HH (30) yang merupakan staf kantor Kelurahan di daerah Muara Baru, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan modus pelaku membuat sertifikat vaksinasi palsu yang terkoneksi dengan aplikasi.

"Pelaku HH ini staf kelurahan di Muara Baru yang cuma lulusan SD. Modusnya, ia membuat sertifikat vaksinasi pada sistem yang terkoneksi dengan Pedulilindungi tanpa prosedur yang ditentukan," ujarnya, Jumat 3 September 2021.

Tak hanya menangkap FH dan HH, petugas kepolisian juga menangkap pembeli sertifikat vaksinasi palsu atau ilegal.

"Tersangka selanjutnya yakni BI (31) dan AN (21) yang berperan sebagai konsumen. Mereka ini membuatkan sertifikat vaksinasi yang sudah teregister di aplikasi Pedulilindungi.id," jelasnya.

Pelaku FH dan HH memiliki peran yang berbeda. Mereka melakukan aksi kejahatan ini dengan cara membobol data identitas di aplikasi pedulilindungi.id

"Tersangka berinisial FH ini berperan memasarkan jasanya melalui media sosial Facebook. Selanjutnya, tersangka HH yang berperan mengakses data atau membobol aplikasi pedulilindungi.id. Dengan cara memasukan NIK orang lain agar dapat teregistrasi ke aplikasi tersebut. NIK itu sendiri didapat HH karena pekerjaanya sebagai petugas di kelurahan," katanya.

Yusri menjelaskan, HH memiliki data akses dan mengetahui username aplikasi tersebut. Kemudian, HH menjual sertifikat vaksinasi palsu tersebut seharga Rp 350ribu hingga Rp 500ribu.

"Karena akses tersebut di dapatkan tersangka HH melalui pekerjaanya sebagai staf tata usaha (Kelurahan) di Muara Baru," jelasnya.

Atas perbuatanya, tersangka dijerat Pasal 30 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidananya di atas lima tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.