Koalisi Pejalan Kaki: Pergub Otopet Listrik Tak Perlu Buru-buru Dirilis, Matang Dulu

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Koalisi Pejalan Kaki (KPK) melihat belakangan ini ramai orang latah menggunakan otopet listrik Grabwheels maupun skateboard di Jakarta. 

Parahnya lagi, kelatahan mereka hingga merusak sarana dan prasarana publik. Tengok saja kondisi Jembatan Penyebrangan Orang juga trotoar yang hilir mudik dilintasi pengguna otoped listrik. 

"Makanya dari awal itu kita nggak senang dengan keberadaan e-scooter di JPO dan jalur trotoar, yang memang keresahan publik itu yang berjalan. Nah di situ kelatahannya kita setiap ada moda baru kan latah," ucap Alfred saat dihubungi Ayojakarta, Kamis (14/11/2019).

Ia juga mencermati beberapa aturan yang diberlakukan pihak Grab, jarang dipatuhi para pengguna GrabWheels. Semisal, batasan usia minimal 18 tahun dan mengenakan helm saat mengendarai GrabWheels. 

"Hal-hal seperti ini yang kita lihat bahwa di situlah kelatahan itu muncul dan jangan sampai kelatahan ini berujung pada kecelakaan," kata Alfred, mewanti-wanti. 

Alfred merujuk kejadian dua pengguna GrabWheels yang ditabrak hingga tewas, dan seorang lainnya terluka di sekitaran mall FX Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (10/11/0219) dini hari.   

Tak hanya itu, pihak Dinas Bina Marga DKI harus melakukan perbaikan di tiga titik JPO yang berada di Bundaran Senayan sebanyak 12 panel, Gelora Bung Karno sebanyak 40 panel, dan Polda 10 panel yang rusak akibat dilintasi pengguna GrabWheels. 

Bahkan, spot taman budaya Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang baru diresmikan bulan Agustus lalu, kena dampak kerusakan lantaran dijadikan area bermain skateboard dan pesepeda BMX.

"Jadi kemarin juga kan saya juga agak prihatin begitu dua hari yang lalu datang ke spot budaya yang baru diresmikan oleh Pak Gubernur itu sudah direvitalisasi ulang karena hancur oleh skateboard dan BMX," tuturnya. 

Padahal, lanjut Alfred, para pengguna skateboard dan sepeda BMX sebetulnya sudah diberi tempat di area bawah spot budaya tersebut. 

"Tapi tetap mereka mainnya di atas, kan bingung kita. Jadi kalau sudah hancur begitu terus mau tanggung jawab siapa ya tetap pemerintah juga," sambung Alfred.

Alfred berharap Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah terkait penggunaan otopet listrik yang ditargetkan rilis akhir November ini, menjadi regulasi yang matang. 

"Harus dibuat kajian regulasi yang mendalam, jangan sampai nanti dituangkan Pergub, oh ini ada yang kurang, revisi lagi Pergubnya. Nggak apa-apa agak lama, sebulan sampai Februari tahun depan juga nggak masalah. Jadi jangan buru-buru juga," pintanya.