AYOJAKARTA.COM - Pemerintah daerah mulai bergerak menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu respons tegas datang dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pramono menegaskan komitmennya untuk mengurangi frekuensi perjalanan dinas dan menekan biaya operasional kendaraan jabatan di lingkungan Pemprov DKI.
"Untuk apa yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi yang dilakukan di masing-masing daerah atau Provinsi Jakarta salah satunya, kami tentunya akan melakukan," ujar Pramono.
Ia menyampaikan bahwa mulai saat ini pengawasan terhadap perjalanan dinas di lingkungan Pemprov DKI, termasuk BUMD, akan lebih selektif.
Pram juga memastikan tidak akan memberi izin jika perjalanan dinas yang dilakukan tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan Jakarta.
"Kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu. Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan," katanya.
Selain itu, Pemprov DKI saat ini juga melakukan efisiensi anggaran dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN.
ASN yang sedang menerapkan WFH dilarang untuk menggunakan kendaraan pribadi.
Ia mengimbau agar seluruh ASN yang WFH menggunakan transportasi umum jika ingin bepergian.
Lebih lanjut, Pram juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satunya adalah melakukan kreativitas program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi.
"Kami melakukan kreativitas berbagai hal yang kemudian Alhamdulillah pada triwulan pertama kemarin, pendapatan pajak kami bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan target yang ada," jelasnya.***
Share this article
Pramono Anung, yang menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.