Tak Bisa Santai! ASN DKI Jakarta yang WFH Dipantau Ketat dengan Absensi 'Real Time' dan Bisa Track Lokasi

AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem pengawasan ketat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat.

Melalui teknologi digital, kehadiran dan aktivitas pegawai kini bisa dipantau secara real time, termasuk melalui fitur pelacakan lokasi.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan disiplin dan produktivitas ASN tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah.

Dalam skema baru ini, ASN diwajibkan untuk melakukan absensi secara digital yang terhubung langsung dengan sistem pusat.

Baca Juga: Aturan Ketat Gubernur Pramono untuk WFH ASN DKI Jakarta: Dilarang WFC hingga Tidak Boleh Gunakan Kendaraan Pribadi saat Bepergian

Kehadiran pegawai dapat dipantau langsung oleh atasan, sehingga tidak ada celah untuk manipulasi waktu kerja.

Sistem absensi ASN DKI Jakarta kini menerapkan WFH akan didukung dengan absensi berbasis mobile

Sistem ini diklaim mampu melacak keberadaan pegawai secara real time dengan tingkat akurasi tinggi.

Pengawasan sistem absensi ini nantinya dilakukan oleh pimpinan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bukan hanya mencatat waktu kerja, tapi sistem absensi ini juga bisa track lokasi pegawai secara detail.

Baca Juga: Hore! MRT Jakarta Akan Diperluas hingga Bekasi, Pembangunan Dimulai Tahun Ini

ASN DKI juga dituntut untuk selalu responsif terhadap tugas dan komunikasi.

Pemerintah bahkan menetapkan standar waktu respons yang ketat terhadap pesan atau panggilan dari atasan maupun rekan kerja.

Jika dalam waktu lima menit tidak ada respons dari ASN, bersiaplah untuk menerima sanksi tegusan lisan, teguran tertulis hingga sanksi administratif.

Baca Juga: Seskab Teddy Indra Wijaya: Presiden Prabowo Sudah Tahu Bencana Gempa 7,6M Sulawesi Utara

Langkah ini diambil guna menjaga kelancaran koordinasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.

Dengan pengawasan berbasis teknologi yang semakin ketat, Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan WFH dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kinerja pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat.***